Gelar Rakor, Satpol PP Provinsi NTB Perkuat Sinergi Kolaborasi Penegakan Perda dan Ketertiban Umum

Mataram – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang bertemakan “Optimalisasi Sinergi dan Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda,dan  Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat” yang berlangsung selama dua hari beetempat di Hotel Lombok Raya Kota Matram, mulai  dari tanggal 11 hingga 12 Juni 2025. Rakor ini secara resmi dibuka oleh Kepala Satpol PP Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, yang  dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota se-Provinsi NTB.

Kegiatan inipun menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar instansi serta menyamakan langkah dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda), penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), serta perlindungan masyarakat Tegasnya. Rakor diisi dengan berbagai paparan dan diskusi bersama narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, yang memberikan pandangan strategis terkait peningkatan kapasitas aparatur serta integrasi program kerja Satpol PP dalam rencana pembangunan daerah ungkapnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si memberikan dan memaparkan materi dan arahan strategis mengenai kebijakan-kebijakan Satpol PP Provinsi NTB, khususnya dalam hal penegakan Perda dan penyelenggaraan Trantibum. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga secara langsung memimpin jalannya penutupan Rakor, yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh seluruh Kasat Pol PP se kabupaten/kota se- Nusa Tenggara Barat  (NTB).

Dengan Penandatanganan MoU ini merupakan sebuah komitmen bersama untuk menyamakan persepsi serta menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi lintas wilayah guna memperkuat peran dan kinerja Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan terselenggaranya Rakor ini, diharapkan busa tercipta sinergitas yang makin solid antara Satpol PP Provinsi dan kabupaten/kota dalam mengemban amanat sebagai penegak Perda sekaligus pelindung masyarakat secara profesional, terukur, dan berkelanjutan Tutupnya.

Korupsi Proyek Sumur Bor di Lombok Utara, 4 Tersangka Diserahkan ke Kejari Mataram

Kantor Kejaksaan Negeri Mataram telah melaksanakan penyerahan tahap II Tersangka dan Barang Bukti dari Polres Lombok Utara yang didampingi oleh Penasihat Hukum terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Irigasi Air Tanah Dangkal dan Kelengkapan Pompa Air Tenaga Surya Anggaran Tahun 2016 pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (PPKKP) Kab. Lombok Utara. Para Tersangka antara lain Sdr. HR. Selaku Direktur CV. Risa Mandiri, Sdr. H. selaku Direktur CV. Intan Utara, Sdr. RS. selaku Direktur CV. Merci Gananta dan Sdr. S. Selaku KPA, Selasa (10/06).

Bahwa pada Tahun 2016 Dinas PPKKP mendapatkan Anggaran untuk pekerjaan Sumur Bor dari Dana DBHCHT sebesar Rp.306.430.000,- dan DAK Rp.153.215.000,- yang dikerjakan oleh ketiga Perusahaan/CV sebagaimana tersebut di atas, proses pengerjaanya secara penunjukan langsung karena paket pekerjaan sengaja dipecah-pecah oleh KPA, namun hingga saat ini Sumur BOR tersebut tidak berfungsi dan tidak dapat dipergunakan oleh Masyarakat sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil audit dari BPKP kerugian Negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 408.558.437,- (Empat Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Para Tersangka sebelumnya tidak dilakukan penahanan pada proses Penyidikan di Polres Lombok Utara dan setelah proses pelimpahan Tahap II Kepada JPU Kejari Mataram dilakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 Hari Kedepan.

Para Tersangka disangkakan dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Subsidair Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram M. Harun Al Rasyid menyampaikan bahwa JPU melakukan penahanan terhadap para Tersangka dengan pertimbangan objektif dan subjektif, “JPU akan segera Menyusun Surat Dakwaan dan kelengkapan administrasi untuk pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Mataram” tuturnya “Secepatnya perkara kedua tersangka akan kita limpahkan untuk disidangkan di Pengadilan” sambungnya.

NTB Usung Konsep Baru Pengembangan Kawasan Taman Laut Pandanan Lombok Utara

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mengusung konsep baru dalam pengembangan kawasan Taman Laut Pandanan di Lombok Utara. Konsep ini menekankan prinsip ramah lingkungan, berbasis komunitas, dan menolak adanya praktik yang meminggirkan masyarakat sekitar. 

“Kalau kita bicara tentang daerah ini, tidak cukup bicara mengenai pantai. Seperti tadi disampaikan, 3E (Environment, Economy, dan Equity) itu sebetulnya kita bicara tentang ekosistem laut. Ekosistem laut itu bukan hanya lautnya, tapi juga pesisirnya, pantainya, dan manusia yang tinggal di sekitarnya, bahkan udaranya,” tegas Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya pada peringatan Hari Laut Dunia dan Hari Segitiga Karang, Senin (9/6).

Gubernur Miq Iqbal menambahkan bahwa kawasan Taman Laut Pandanan merupakan tempat yang sangat spesial. Kawasan ini menjadi jalur migrasi elang alap atau elang Siberia, serta salah satu lokasi terbaik untuk melakukan pengamatan burung (bird watching). Selain itu, kawasan ini juga memiliki situs vulkanik dari gunung merapi purba.

Selanjutnya miq Iqbal mengatakan Peringatan Hari Laut Sedunia yang dilaksanakan ini, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan mengembangkan wilayah tersebut.

“Ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari kita semua. Yang paling membahagiakan, mendengarkan cerita bagaimana teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, teman-teman kampus, memberi perhatian kepada konservasi kelautan ini. Artinya, kalau yang muda sudah memberikan perhatian, masa depan kita cerah,” ujar Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa laut adalah milik bersama, milik semua umat manusia. Apa pun yang terjadi di kawasan ini akan berdampak pada negara-negara lain. Karena itu, menjaga kelestarian ekosistem kelautan di NTB merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan dunia yang lebih baik.

Remaja yang Hilang Terseret Ombak di Lombok Tengah Ditemukan Meninggal

GETNEWS – Setelah sehari pencarian, Fazahurrahman (17), remaja asal Desa Darek yang dilaporkan hilang terseret ombak saat mandi di Pantai Ketapak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, akhirnya ditemukan meninggal dunia pada Minggu (8/6) siang oleh tim SAR gabungan.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram, Saidar Rahmanjaya mengatakan, jasad Fazahurrahman ditemukan di kedalaman sembilan meter, sekitar 100 meter arah timur dari lokasi kejadian awal.

“Setelah dievakuasi, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga,” kata Saidar.

Baca juga : Seorang Remaja di Lombok Tengah Hilang Terseret Ombak

Sebelumnya, Fazahurrahman dilaporkan hilang pada Sabtu (7/6) sekitar pukul 14.15 Wita saat sedang mandi di pantai bersama teman-temannya. Kantor SAR Mataram segera merespons laporan tersebut dengan menambah personel dan peralatan, termasuk tim penyelam dan drone thermal untuk pencarian dari udara, demi mendukung upaya yang telah dilakukan oleh Unit Siaga SAR Kuta Mandalika bersama pihak terkait.

Operasi pencarian hari kedua ini melibatkan berbagai unsur, di antaranya TNI, Polri, Damkar Lombok Tengah, BPBD Lombok Tengah, nelayan, penyelam tradisional, dan warga setempat.

“Kolaborasi ini membuahkan hasil dengan ditemukannya korban, meskipun dalam kondisi yang memilukan,” tutupnya.

Seorang Remaja di Lombok Tengah Hilang Terseret Ombak

getnews. – Seorang remaja berusia 17 tahun, Fazahurrahman, dilaporkan hilang terseret ombak saat mandi di Pantai Ketapak, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, pada Sabtu (7/6). Korban yang berasal dari Desa Darek, Kecamatan Praya Barat, ini terseret ombak sekitar pukul 14.15 WITA.

Setelah menerima laporan, Kantor SAR Mataram segera mengerahkan tim rescue dari Unit Siaga SAR Kuta Mandalika untuk melakukan pencarian.

“Dengan menggunakan rigit inflatable boat, tim rescue menyisir sekitar perairan lokasi kejadian,” kata Arya Made Kresna, Koordinator Unit Siaga SAR Kuta Mandalika.

Hingga pukul 18.30 WITA belum membuahkan hasil, upaya pencarian akan kembali dilanjutkan pada Minggu (8/6) esok hari. Turut melibatkan unsur dari TNI, Polri, Damkar Lombok Tengah, BPBD Lombok Tengah, nelayan, dan warga setempat.

Aktivis Perempuan Resah Kasus Perkawinan Anak di NTB Terus Naik

MATARAM – Belum usai perhatian publik pada berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kini jagat maya kembali dihebohkan oleh viralnya video perkawinan anak di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Fenomena ini tidak hanya menggugah empati, tetapi juga menyisakan tanda tanya besar terhadap efektivitas perlindungan anak dan sistem pengawasan sosial di daerah Nusa Tenggara Barat.

NTB selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Meski berbagai program pencegahan telah digulirkan dari edukasi ke sekolah hingga komitmen dari pemerintah daerah kenyataannya praktik ini masih terus terjadi, bahkan cenderung dianggap sebagai hal yang lumrah oleh sebagian masyarakat NTB.

Padahal, perkawinan anak bukan sekadar peristiwa sosial, tetapi berisiko besar terhadap masa depan generasi muda, terutama anak perempuan. Dampaknya bisa mencakup putus sekolah, kehamilan di usia dini, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan struktural antar generasi.

Aktivis perempuan NTB, Ira Apryanthi menyuarakan keresahannya. Kasus viral ini bukan yang pertama, dan sayangnya mungkin bukan yang terakhir. Menurut data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB jumlah perkawinan anak pada tahun 2024 sebanyak 581 kasus.

“Ini alarm keras bagi semua pemangku kepentingan pemerintah, tokoh agama, pendidik dan keluarga bahwa sistem perlindungan anak kita belum bekerja maksimal. Kita tidak bisa hanya reaktif ketika kasus viral, tapi harus mulai serius membangun sistem pencegahan dan pendampingan yang berkelanjutan,” katanya kepada awak media pada Sabtu (24/5/2025).

Ira Apryanthi juga menekankan pentingnya keterlibatan anak muda dalam proses edukasi dan advokasi di komunitasnya:

“Kita harus libatkan remaja dan anak-anak sebagai agen perubahan. Mereka harus tahu hak-haknya, berani bicara dan punya ruang aman untuk tumbuh tanpa tekanan menikah dini. Jika tidak, kita akan terus mengulang lingkaran yang sama,” bebernya.

Sudah saatnya NTB mengevaluasi ulang strategi perlindungan anak secara menyeluruh. Evaluasi ini harus melibatkan pendekatan lintas sektor hukum, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya agar tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi menyasar akar persoalan: norma sosial, tekanan ekonomi, dan ketimpangan gender.

Pemerintah, lembaga adat, serta tokoh agama diharapkan bersinergi menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan suportif bagi anak-anak. Karena masa depan NTB, dan Indonesia, ditentukan oleh bagaimana hari ini kita melindungi generasi mudanya.

Lestarikan Warisan Budaya, BEM UNW Mataram Gelar Festival Budaya

GETNEWS – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram menggelar festival budaya pada Kamis (22/5/2025), Jumat, dan Sabtu (30-31/5/2025). Kegiatan itu dimaksudkan untuk melestarikan warisan budaya tiga suku di NTB yakni, Sasak, Samawa, Mbojo (Sasambo).

Presiden mahasiswa (Presma) BEM UNW Mataram, M. Rizwandi, mengatakan kegiatan festival budaya Sasambo merupakan bentuk soliditas antarsuku di NTB. “Berbeda beda tapi tetap satu,” ujarnya, Kamis 22 Mei 2025.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh, Wakil Rektor III UNW Mataram, Dekan, dan sejumlah narasumber serta BEM se-Kota Mataram.

Adapun rangkaian kegiatan festival budaya ini akan dilaksanakan pada tiga hari berbeda. Seminar kebudayaan dilaksanakan pada hari pertama yakni Kamis (22/5/2025). Kemudian Bazar UMKM akan dilaksanakan pada hari Jumat (30/5/2025), dan parade baju adat pada Sabtu (31/5/2025).

Rizwandi berharap, kegiatan festival budaya ini tetap dilaksanakan pada kepemimpinan BEM selanjutnya. “Harapan saya semoga kegiatan festival budaya ini menjadi tradisi atau program tahunan bagi BEM yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan yang akan datang, serta antar suku semakin solid dan menghormati antar suku,” pungkasnya.

Sementara itu, Warek III Bidang Kemahasiswaan UNW Mataram, Dr. H. L. Sirajul Hadi, M.Pd., mengatakan di era sekarang ini, mahasiswa sering lupa akan identitas sukunya sendiri. “Namun BEM UNW hadir ditengah polemik yang ada terkhusus di NTB,” ujarnya.

Tak lupa ia juga memberi semangat kepada generasi agar tetap melestarikan budaya sendiri. “Tetap semangat buat generasi muda untuk melestarikan kebudayaan jangan sampai lupa identitas dan warisan leluhur kita,,” tandasnya.

‎Dandim 1607/Sumbawa Bersama Forkopimda Tinjau Pengamanan Malam Takbiran 2025


NTB – Sumbawa Besar, Dalam rangka memastikan situasi malam takbiran Idul Fitri berjalan aman dan kondusif, Dandim 1607/Sumbawa, Letkol Czi Eko Cahyo Setiawan S.E., M.Han., bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa melakukan patroli dan peninjauan langsung ke berbagai titik pengamanan, Minggu malam (30/03/2025).
‎
‎Dandim 1607/Sumbawa menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang merayakan malam takbiran. “Kami bersama Forkopimda turun langsung ke lapangan untuk melihat kesiapan personel pengamanan serta memastikan situasi tetap kondusif. Malam takbiran merupakan momen yang penuh sukacita, dan kami ingin memastikan semua berjalan dengan aman,” ujarnya.


‎
‎Dalam patroli ini, Dandim beserta jajaran Forkopimda Sumbawa mengunjungi beberapa titik strategis, termasuk pusat-pusat keramaian, serta jalur-jalur utama yang digunakan masyarakat untuk takbiran keliling. Kehadiran aparat keamanan dari TNI, Polri, dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.
‎
‎Dandim 1607/Sumbawa juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan malam takbiran dengan penuh kebersamaan, menjaga ketertiban, dan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan bersama,” tambahnya.
‎
‎Dengan adanya patroli gabungan ini, diharapkan malam takbiran di Kabupaten Sumbawa dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh kebahagiaan bagi seluruh umat Muslim yang merayakan Idul Fitri. (Pendim Sumbawa).

‎Aliansi Masyarakat Sumbawa Sambangi Kodim 1607/Sumbawa, Nyatakan Dukungan terhadap RUU TNI


‎
‎NTB — Sumbawa Besar, Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumbawa mendatangi Kodim 1607/Sumbawa pada Jumat (28/03/2025). Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang baru saja disahkan oleh pemerintah.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Aliansi Masyarakat Sumbawa, Sukriadin, S.I.Kom., menyampaikan bahwa pengesahan RUU TNI sangat penting dalam memastikan profesionalisme, efektivitas, serta kesejahteraan prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan pertahanan negara.


‎
‎”Kami menilai bahwa RUU TNI ini merupakan langkah maju dalam memperkuat peran dan fungsi TNI, baik dalam menjaga kedaulatan negara maupun dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami hadir di Kodim 1607/Sumbawa untuk menunjukkan dukungan penuh terhadap kebijakan ini,” ujar Sukriadin.
‎
‎Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa masyarakat Sumbawa percaya bahwa dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan sesuai dengan dinamika saat ini, TNI akan semakin kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan pertahanan dan keamanan yang semakin kompleks.
‎
‎Kegiatan ini berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh kekeluargaan. Kunjungan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga kedaulatan negara serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan nasional.

Bukber Bersama Anggota DPR RI dan DPD, Gubernur Miq Iqbal Inisiasi Kickoff Makmur Mendunia

GETNEWS – Menggelar Buka Puasa Bersama dengan anggota DPR RI, DPD, pejabat negara asal Nusa Tenggara Barat dan Diaspora, Pemerintah Provinsi berharap sinergi dan koordinasi sebagai langkah awal mewujudkan NTB Makmur Mendunia.

“Ini menjadi kickoff bagi kita semua untuk apapun peluang membangun daerah terutama putra daerah yang sekarang berkiprah di pemerintahan pusat untuk bersama sama menjalin sinergi dan koordinasi intens dengan kami di daerah”, ujar Gubernur Dr. H L Muhamad Iqbal di Pendopo Gubernur, Senin (24/03).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP, Sekretaris Daerah, Drs HL Gita Ariadi, M.Si, para kepala OPD dan pimpinan DPRD NTB menerima anggota DPR RI diantaranya H Nanang Samodra, Johan Rosihan, H Fauzan Halid, Hj Evi Apita Maya, Muhammad Rifki Farabi dan lain lain masing masing menyampaikan beberapa peluang program dan kebijakan yang dinilai potensial bagi NTB.

Bahkan H Fauzan Halid mengatakan, keberadaan putra daerah di level pusat dapat saja menguatkan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.

Misalnya, seperti dikatakan anggota DPR RI, H Nanang Samodra yang menawarkan pemanfaatan dana haji melalui Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengingat jumlah jamaah haji NTB yang cukup besar untuk pembangunan. Sementara, anggota DPR RI, H Johan Rosihan mengemukakan program ketahanan pangan nasional yang menjadi fokus komisinya untuk NTB dapat menawarkan konsep dan perencanaan program ini di daerah. Demikian pula dengan infrastruktur yang sejalan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan NTB serta pembenahan pariwisata serta program unggulan Pemprov NTB lainnya dapat dibuat buku saku dan dikoordinasikan intens.

Pemerintah provinsi NTB berharap, gelar buka bersama ini selain sebagai ajang silaturahmi juga membuka peluang hadirnya event event nasional dan internasional dari pejabat negara yang hadir serta mengawal program dan kebijakan pembangunan di level pusat. Untuk diketahui, NTB memiliki sebanyak 11 anggota DPR RI Dapil NTB dan 4 anggota DPD yang diharapkan dapat berkontribusi maksimal mewujudkan visi misi NTB Makmur Mendunia.