MATARAM — Penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru di lingkup Pemprov NTB mulai memakan “korban” birokrasi. Sebanyak 11 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) resmi dinonaktifkan sementara menyusul adanya penggabungan (merger) sejumlah instansi.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal, menjelaskan bahwa penonaktifan ini bersifat sementara sembari menunggu Peraturan Teknis (Pertek) dari BKN. “Mereka off dulu karena ada SOTK baru. Unit yang di-merger kita Plt-kan agar tidak ada kekosongan, terutama untuk urusan gaji dan administrasi,” ujarnya, Jumat (2/1/2026).
Tercatat 11 pejabat yang dinonaktifkan di antaranya Sadimin (PUPR), Jamaluddin Malady (Perdagangan), Nuryanti (Perindustrian), hingga Najamuddin Amy (Biro Ekonomi). Sebagai gantinya, Gubernur melantik 6 Pelaksana Tugas (Plt) untuk memimpin dinas baru hasil penggabungan, seperti Tri Budiprayitno yang kini menjabat Plt Kepala Biro Umum dan Adpim, serta Budi Herman sebagai Plt Kadis PUPR dan Kawasan Permukiman.
