NTB Siap Gelar FORNAS 2025, Ketum KORMINAS Takjub Dengan Venue Mandalika

GETNEWS – Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Nasional (KORMINAS), Adil Hakim, berkunjung ke NTB guna melihat kesiapan NTB sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII/2025. Ini menjadi kunjungan perdana Adil Hakim ke NTB setelah satu bulan terpilih memimpin KORMI.

Kunjungan Adil Hakim selama dua hari di NTB, 13-14 Januari 2025, diterima langsung Ketua KORMI NTB, Nauvar Furqony Farinduan, didampingi Ketua Harian, Hj. Asnirawati, Sekretaris Umum, Hj. Sribudi Hastutiyani dan pengurus lainya. Selama kunjungan itu, Adil Hakim melakukan pertemuan dengan Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, Kadispora NTB, Tri Budiprayitno dan beberapa pejabat lainnya, terkait dengan pelaksanaan FORNAS VIII.

FORNAS VIII menurut Adil Hakim yang pada Desember 2024 lalu terpilih memimpin KORMI masa bakti 2024-2028, akan berbeda dengan pelaksanaan FORNAS sebelumnya. Hal ini dikarenakan kultur NTB selaku salah satu daerah tujuan wisata yang sudah mendunia. Adil Hakim bahkan mengaku takjub dengan pesona Mandalika, Lombok Tengah, yang direncanakan akan menjadi venue acara pembukaan FORNAS VIII.

Ketua KORMI NTB, Nauvar Furqony Farinduan, mengatakan bahwa KORMI Pusat sangat mendukung Mandalika sebagai venue acara pembukaan. Sebab hal tersebut selaras dengan tema FORNAS 2025 yang mengangkat sport tourism di NTB.

“Kita harus bangga NTB menjadi tuan rumah FORNAS VIII,” kata Farin seraya menyebut suksesnya NTB sebagai tuan rumah berkat dukungan dari semua pengurus KORMI Kabupaten/Kota dan pihak lainnya.

“Terimakasih kepada Pemerintah Provinsi NTB yang juga sangat mendukung FORNAS VIII dilaksanakan di NTB. Insya Allah, minimal 20.000 peserta dari berbagai provinsi akan datang ke NTB mengikuti FORNAS 2025,” kata Farin.

Untuk diketahui, FORNAS VIII diagendakan berlangsung pada 1-7 Juli 2025 di NTB. Berbagai venue telah disiapkan untuk mensukseskan festival olahraga rekreasi nasional itu. Launching gawe nasional itu pun telah dilakukan pada Agustus 2024 lalu, yang menyatakan NTB sangat siap menggelar pesta olahraga masyarakat terbesar milik KORMI tersebut.

Sejumlah Masyarakat Soroti Pengusulan Jabatan Kepala Dinas di Lombok Barat

GETNEWS – Sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda pertanyakan integritas Pj. Bupati Kabupaten Lombok Barat terkait dengan pengusulan sejumlah nama Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 Nomor: 11-PANSEL-JPTP/VIII/2024 yang diduga kuat syarat dengan politik kepentingan dan konspirasi.

Hal ini dikarenakan usulan pelantikan hasil seleksi terbuka ke kemendagri tersebut, diusulkan setelah berakhirnya masa jabatan (pensiun, red) salah seorang calon yakni Kepala Dinas Ketahanan Pangan Baiq Puji Qadarni, SH. Artinya, yang bersangkutan diusulkan, tapi tidak dilantik. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru di tatanan birokrasi Lombok Barat.

Ketua Forum Pemerhati Birokrasi Lombok Barat, Daud A Gerung, menyayangkan sikap Pj. Bupati tersebut. Ia mengatakan, mestinya usulan ini dikonsultasikan dulu dengan timsel sebelum dilanjutkan.

“Jika tetap dibiarkan, maka kami akan melakukan gugatan secara keperdataan di PTUN,” tegasnya, dalam keterangannya, Kamis, (02/01/25).

Ia juga menyoroti ada nama yang diusulkan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat yang dinilainya cacat secara moralitas, karena yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan sikap teladan seorang pejabat publik.

Ketua PPDI Lombok Barat, Ramli Ahmad, juga menyesalkan sikap Pj. Bupati Lombok Barat terkait pengusulan nama tersebut, di tengah-tengah situasi transisi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini.

“Mestinya pak Pj.Bupati menjaga kondusifitas pasca Pilkada, bukan malah memunculkan kegaduhan ditengah masyarakat. Apalagi beliau mengklaim dirinya diminta oleh Bupati terpilih terkait usulan ini. Dan diminta untuk melakukan evaluasi pergeseran sejumlah kepala OPD. Janganlah membawa-bawa nama Bupati terpilih, sebab belum SAH secara hukum, belum dilantik,” ungkapnya.

Ketua Aliansi Pemuda Lombok Barat, Haertami mengancam akan mengambil langkah-langkah tegas terkait persoalan ini.

“Nanti kami akan melaporkan hal ini dengan bersurat ke instansi terkait, baik itu Kemendagri maupun KASN. Kami jg akan meminta Komisi III DPR RI untuk mengevaluasi Pj. Bupati Lombok Barat. Nanti kita proses,” tegasnya.

Ia juga mengatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kemendagri dan Pemda Lobar jika Pj. Bupati Lombok Barat tetap melanjutkan pengusulan tersebut.

Sementara Pj. Bupati Lombok Barat, H. Ilham yang dikonfirmasi oleh media via WhatsApp belum bisa dihubungi hingga berita ini ditayangkan.