Kursi Panas di Bumi Gora
Gubernur Muhammad Iqbal menarik garis tegas: Demosi. Beberapa pejabat teras dipaksa turun kasta ke kursi eselon tiga. Dalihnya akselerasi, namun riaknya menyentuh kepastian karir. GetNews+ menelusuri rekam jejak mereka yang terlempar dari lingkaran utama.
Dalam hirarki birokrasi, posisi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) adalah posisi “ring satu” yang menuntut loyalitas dan ketangkasan protokoler tingkat tinggi. Hairul Akbar telah lama menjadi wajah di balik setiap agenda strategis pimpinan daerah. Namun, peta jalan karirnya mengalami belokan tajam. Dari mengelola citra dan administrasi pimpinan tertinggi di NTB, ia kini didemosi untuk mengurusi sarana prasarana peternakan. Perubahan drastis ini bukan sekadar rotasi biasa; ini adalah sinyal kuat adanya re-desain total di jantung manajemen kantor Gubernur NTB.
Profil Analitik: Sang Manajer Protokol
Hairul Akbar dikenal sebagai birokrat yang lincah di tengah tekanan agenda pimpinan yang padat. Sebagai Karo Adpim, ia adalah filter utama arus administrasi. Kini, kapasitas manajerialnya diuji di sektor yang jauh dari lampu sorot protokoler.
Analisis 360 Derajat: Pergeseran di “Ring Satu”
Tim GET !NSIGHT membedah dampak demosi Hairul Akbar dari perspektif manajerial istana:
- Dekonstruksi Sistem Adpim: Biro Adpim adalah wajah gubernur. Demosi Khairul Akbar menandakan keinginan Gubernur Iqbal untuk membangun sistem komunikasi dan administrasi pimpinan yang baru, yang mungkin lebih selaras dengan gaya kepemimpinannya. Namun, pergeseran figur senior tanpa proses transisi yang mulus berisiko menimbulkan sumbatan administrasi jangka pendek.
- Kontras Sektoral yang Ekstrim: Perpindahan dari Biro Adpim ke Bidang Budidaya Peternakan adalah “lompatan” sektoral yang sangat jauh. Hal ini memperkuat kritik dari legislatif (sebagaimana dilaporkan NTB Satu) mengenai relevansi penempatan pejabat pasca-demosi. Apakah penempatan ini didasarkan pada kompetensi teknis, atau sekadar pemenuhan kursi kosong?
- Psikologi Birokrasi di Kantor Gubernur: Sebagai pejabat yang sehari-hari berada di lingkungan kantor gubernur, demosi Khairul Akbar memberikan efek kejut psikologis bagi para ASN di Sekretariat Daerah. Ini adalah pesan bahwa tidak ada “zona nyaman”, bahkan di ring satu sekalipun.
Berkas Demosi: Mereka yang Tergeser
EPILOG: Dari Ring Satu Menuju Padang Pengabdian
Khairul Akbar kini harus bertransisi dari meja yang penuh dengan memo gubernur ke lapangan yang penuh dengan tantangan budidaya peternakan. Demosi ini adalah bukti bahwa birokrasi Iqbal adalah sebuah mesin yang tidak mengenal kasta “dekat atau jauh”.
Baginya, jalan keluar dari “lorong gelap” ini adalah dengan membuktikan bahwa manajemen protokol yang dulu ia agungkan bisa diterapkan dalam tata kelola sektoral yang lebih nyata. Jika ia berhasil mereformasi bidang budidaya dengan ketelitian administrasi khas ring satu, maka Hairul Akbar sedang mengirimkan pesan balik: bahwa seorang profesional tidak ditentukan oleh seberapa dekat ia dengan pimpinan, tapi seberapa bermanfaat ia bagi hajat hidup orang banyak.
- Regulasi Birokrasi: UU ASN No. 20/2023 dan PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.
- Arsip Mutasi: Daftar demosi 5 Kepala OPD Pemprov NTB via Antara News.
- Dinamika Politik: Sorotan Anggota DPRD NTB terhadap transparansi penempatan pejabat di “Ring 1” via NTB Satu.




