LONDON — Presiden RI Prabowo Subianto menutup rangkaian kunjungan kerjanya di Inggris dengan capaian konkret yang signifikan, Rabu (21/01/2026). Kunjungan ini tidak hanya menghasilkan komitmen investasi jumbo sebesar 4 miliar Poundsterling (Rp90 triliun), tetapi juga memicu transformasi besar di sektor maritim dan pendidikan tinggi Indonesia.
Kedaulatan Maritim: Produksi Lokal, Tenaga Kerja Masif
Salah satu poin paling krusial adalah kesepakatan penguatan kerja sama maritim melalui pengadaan 1.582 unit kapal nelayan. Berbeda dengan skema impor, kapal-kapal ini direncanakan akan dirakit sepenuhnya di dalam negeri.
Langkah ini diprediksi akan menciptakan efek domino ekonomi dengan menyerap sekitar 600 ribu tenaga kerja di sektor galangan kapal dan industri pendukungnya. Ini adalah implementasi nyata dari hilirisasi industri maritim yang menjadi visi besar Prabowo.
Infiltrasi Pendidikan: Membawa Inggris ke Tanah Air
Di sektor pendidikan, Presiden melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan 24 profesor terkemuka dari Inggris Raya. Rencana strategis ini mencakup pembukaan 10 kampus universitas Inggris di Indonesia, dengan fokus utama pada bidang Kedokteran dan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Kolaborasi dengan Russell Group (kumpulan universitas riset elit di Inggris) diharapkan mampu mendongkrak peringkat universitas Indonesia secara global serta memangkas hambatan biaya bagi pelajar berprestasi untuk mendapatkan pendidikan standar dunia tanpa harus meninggalkan tanah air.
Sumber: BPMI Setpres
“Diplomasi ekonomi terbaik bukanlah tentang berapa banyak tangan yang dijabat, tapi berapa banyak perut rakyat yang kenyang karena lapangan kerja yang tercipta.”
Diplomasi Kata — Kunjungan London ini membuktikan bahwa Prabowo sedang menjalankan peran sebagai ‘Chief Diplomat’ sekaligus ‘Chief Marketer’ bagi Indonesia. Getnews melihat integrasi antara investasi modal dan investasi SDM (pendidikan) sebagai strategi jangka panjang yang cerdas. Membawa Russell Group ke Indonesia bukan sekadar soal gengsi, tapi soal memangkas kesenjangan kualitas intelektual. Inilah jawaban konkret atas paradoks pembangunan: bahwa negara harus mampu mendatangkan kemakmuran global untuk dinikmati oleh warga lokal.
