SUMBAWA BARAT — Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Provinsi NTB mulai menerapkan “Audit Prioritas” yang lebih tajam. Peresmian jalan Simpang Pototano sepanjang 4 kilometer oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal pada Kamis (22/1/2026) menandai pergeseran arah kebijakan: mengunci jalur logistik vital sebelum merambah ke sektor penunjang lainnya.
Audit Proyek: Mengakhiri Siklus Kerusakan 2017
Sejak 2017, ruas jalan ini menjadi titik lemah distribusi barang akibat disfungsi sistem drainase. Proyek senilai Rp32 miliar yang rampung pada 31 Desember 2025 ini bukan sekadar pengaspalan ulang, melainkan revitalisasi struktur guna menghadapi tantangan geologis dan hidrologis di wilayah tersebut.
“Alhamdulillah, hari ini jalan Simpang Pototano sepanjang kurang lebih 4 kilometer sudah sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak hanya badan jalan yang diperbaiki, tetapi fasilitas pendukung seperti lampu penerangan juga sudah berfungsi,” ujar Gubernur Iqbal saat melakukan inspeksi dalam perjalanan lintas pulau.
GET DATA: Verifikasi Infrastruktur Pototano 2026
Strategi ‘Logistics First’
Dengan total jalan provinsi mencapai 965 km di Pulau Sumbawa, Gubernur Iqbal memilih untuk melakukan “bedah total” pada titik strategis ketimbang sebaran anggaran yang tidak terfokus. Fokus pada Pototano menunjukkan bahwa Pemprov sedang mengunci stabilitas rantai pasok barang pokok.
Meskipun telah diresmikan, tantangan pemeliharaan tetap membayangi. Iqbal menegaskan bahwa keberlanjutan infrastruktur ini adalah tanggung jawab kolektif, terutama dalam menjaga kebersihan sistem drainase dari sedimentasi.
“Kalau drainase lingkungan tidak dibereskan, air bisa tertahan di saluran utama dan berpotensi menggenangi permukiman. Karena itu perlu kerja bersama. Kita berharap penanganan jalan ini benar-benar permanen agar permasalahan yang sama tidak terulang,” pungkasnya.
Perbaikan jalan Pototano adalah pencerahan bagi kedaulatan logistik NTB. Menunda infrastruktur pariwisata demi jalur logistik adalah keputusan pahit namun strategis. Investasi Rp32 miliar ini kini diuji oleh disiplin pemeliharaan lintas sektor agar aspal permanen ini tidak kembali “hanyut” oleh degradasi lingkungan.
“Aspal hanyalah teknis, namun drainase adalah soal integritas kolektif. Tanpa saluran yang bersih, jalan semewah apa pun hanya akan menjadi monumen yang tenggelam.”
