Pilihan Pemprov NTB mengadopsi teknologi WTE di Kebon Kongok adalah sebuah Akrobat Strategis untuk keluar dari Penyakit Kronis overload sampah. Dengan bersandar pada Perpres 109/2025, Dinas ESDM sedang mencoba melakukan Audit Energi terhadap sampah harian kita. Namun, tantangan terbesarnya bukan pada instalasi mesin, melainkan pada keberlanjutan pasokan sampah yang terpilah dan skema harga jual listrik yang seringkali tidak sebanding dengan biaya operasional teknologi tinggi.
Anomali PSEL: Menanti Ketegasan Status
Status PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) adalah “karpet merah” bagi investor. Tanpa penetapan lokasi yang jelas, WTE hanya akan menjadi narasi indah di atas kertas. Ada Anomali Strategis yang perlu diwaspadai: teknologi WTE membutuhkan input sampah dengan nilai kalor tertentu. Jika sistem pengelolaan sampah dari hulu (rumah tangga) belum terpilah, mesin WTE berisiko mengalami kerusakan teknis atau justru menghasilkan polusi udara baru yang berbahaya bagi warga sekitar Lombok Barat.
Vonis Redaksi: Jangan Terpukau Kilau Teknologi
Vonis Redaksi GetNews menegaskan bahwa WTE bukan peluru perak (silver bullet) yang bisa menyelesaikan semua masalah sampah seketika. Pemprov NTB tidak boleh hanya terpukau oleh kecanggihan mesin, tapi harus melakukan Audit Sosial kepada masyarakat lingkar tambang sampah. Jangan sampai Kebon Kongok berubah dari “gunung sampah” menjadi “pabrik asap” yang merugikan kesehatan. Solusi jangka panjang ini harus dibarengi dengan edukasi hulu yang militan agar sampah yang masuk ke mesin benar-benar merupakan sampah residu yang produktif.
“Energi terbaik bukan berasal dari mesin yang paling mahal, melainkan dari kebijakan yang mampu mengubah kotoran peradaban menjadi cahaya kemajuan bagi rakyatnya.”
— GET !NSIGHT DOGMA DIGITAL —
Verified Source: Lombok Post (22/01/2026) – Statemen Sekretaris Dinas ESDM NTB Mengenai Penerapan WTE Kebon Kongok.
