GET DATA— Di tengah klaim urgensi “Gizi Lebih Utama” oleh Bappenas, data di lapangan menunjukkan tekanan ekonomi yang berbeda. Antara target 82,9 juta anak yang harus diberi makan dan angka PHK yang merangkak naik, pemerintah sedang melakukan perjudian fiskal terbesar dalam satu dekade terakhir.
1. Komparasi Urgensi: Gizi vs Perut Pekerja
Data PHK nasional sepanjang 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan di sektor manufaktur dan tekstil, sementara penyerapan tenaga kerja baru melambat akibat stagnasi investasi di sektor padat karya.
2. Proyeksi 5 Tahun: Antara Gizi dan Ganti Pemerintahan
Kritik terbesar terhadap MBG adalah siklus politik Indonesia. Pembangunan gizi manusia (otak) membutuhkan waktu 15-20 tahun (sejak janin hingga dewasa) untuk terlihat hasilnya secara ekonomi.
- Risiko “Anggaran Mubazir”: Jika MBG berjalan 5 tahun (2024-2029) lalu dihentikan oleh pemerintahan baru, maka investasi ratusan triliun tersebut secara klinis gagal menciptakan “Generasi Emas”. Gizi yang terputus di tengah jalan hanya akan menghasilkan “setengah perbaikan” yang tidak mampu bersaing di pasar kerja global.
- Paradoks Infrastruktur: Uang sebesar Rp2.000 Triliun (akumulasi 5 tahun MBG) sebenarnya setara dengan membangun 5.000 KM Jalan Tol Baru atau 10.000 Kawasan Industri yang bisa langsung menyerap jutaan tenaga kerja.
3. Audit Dampak: Skenario 2029
Bappenas memproyeksikan MBG akan memutar ekonomi desa, namun GET DATA melihat risiko inefisiensi:
- Kebocoran Anggaran: Logistik makanan segar untuk 82 juta orang rentan terhadap waste (pemborosan) dan korupsi di tingkat distribusi lokal.
- Impor Pangan: Jika produksi nasional tidak siap, MBG justru akan memicu impor susu dan daging besar-besaran, yang artinya anggaran rakyat mengalir ke petani luar negeri.
Vonis Redaksi: Spekulasi di Atas Meja Makan
Vonis Redaksi GetNews menegaskan bahwa menjadikan MBG lebih utama daripada lapangan kerja adalah sebuah Spekulasi Fiskal. Jika dalam 5 tahun pemerintah gagal menciptakan kemandirian ekonomi orang tua (melalui kerja), maka pemberian makan gratis hanyalah “subsidi bertahan hidup” yang tidak akan mampu mengubah struktur kelas sosial Indonesia secara permanen.
