MEDAN — Gelombang guncangan di pasar modal Indonesia memicu reaksi keras dari Senayan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penghujung Januari sebagai alarm atas keroposnya struktur sektor keuangan nasional. Krisis kepercayaan ini kian meruncing setelah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sejumlah petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memilih meletakkan jabatan di tengah ancaman downgrade oleh MSCI.
1. Efek Domino Mundurnya Petinggi Otoritas
Kerapuhan tata kelola pasar modal menjadi sorotan utama Komisi XI. Mundurnya para pengambil kebijakan di BEI dan OJK dinilai bukan sekadar dinamika organisasi, melainkan imbas langsung dari ambruknya sentimen pasar. DPR mengendus adanya persoalan internal dalam fungsi pengawasan yang gagal mengantisipasi tekanan, baik dari faktor domestik maupun eksternal.
“Pasar saham kita memang saat ini punya masalah-masalah struktural yang harus dibenahi. Ketika kemarin sempat jeblok dan terancam di-downgrade oleh MSCI, tentu saja ini menjadi persoalan,” tegas Hanif Dhakiri di Medan, Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026).
2. OJK Didorong Lakukan Reformasi Menyeluruh
Politisi Fraksi PKB ini menekankan bahwa OJK tidak bisa lagi melakukan pembenahan secara parsial. Tantangan pasar yang semakin kompleks menuntut langkah kebijakan yang tegas dan kredibel. Komisi XI mendesak OJK untuk memperkuat fungsi pengaturan guna mengembalikan kualitas dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.
3. Antisipasi Kekosongan Kebijakan
DPR kini tengah memantau ketat proses transisi kepemimpinan di tubuh otoritas keuangan. Kekhawatiran akan terjadinya kekosongan kebijakan (policy vacuum) menjadi perhatian besar, mengingat sentimen pasar sangat sensitif terhadap kepastian regulasi. Dalam waktu dekat, Komisi XI berencana memanggil jajaran OJK untuk memberikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat khusus.
Verified Source: dpr.go.id
