Nusa Tenggara Barat

Mandat Desa: Strategi Graduasi NTB Melawan Kemiskinan

MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan Desa Berdaya, sebuah cetak biru transformasi sosial-ekonomi yang memposisikan desa bukan sebagai objek penerima bansos, melainkan subjek pertumbuhan. Proyek ambisius ini dirancang untuk mendobrak status NTB yang masih tertahan di daftar sepuluh wilayah dengan kemiskinan absolut tertinggi di Indonesia.

​Ketua Tim Ahli Gubernur NTB, Dr. Adhar Hakim, menegaskan bahwa pendekatan tunggal (one-size-fits-all) telah usang. Melalui orkestrasi pembangunan yang terintegrasi dengan RPJMD 2025–2029, Pemprov NTB kini menerapkan pola intervensi yang lebih tajam dan berbasis data riil di lapangan.

​Strategi Dua Pilar dan Metode Graduasi

​Program ini bergerak di dua jalur paralel. Pilar pertama adalah intervensi bedah kemiskinan ekstrem di 106 desa prioritas, dengan fase awal menyasar 40 desa (sekitar 19.052 jiwa). Pilar kedua adalah pengembangan potensi di seluruh 1.166 desa dan kelurahan melalui pendekatan tematik.

​Kunci dari gerakan ini adalah Metode Graduasi: sebuah intervensi terpadu selama 2-3 tahun yang mencakup transfer aset dan pendampingan intensif hingga rumah tangga sasaran mampu “lulus” dari kemiskinan secara mandiri.

​Audit Strategis: Taksonomi Desa Berdaya NTB

​Pemprov NTB membagi arah pembangunan desa ke dalam 20 klasifikasi tematik untuk memastikan spesialisasi ekonomi dan ketahanan sosial sesuai karakter lokal.

Audit Strategis: Arsitektur Desa Berdaya (RPJMD 2025–2029)

Pilar UtamaMekanisme IntervensiVonis Strategis
Transformasi EkonomiTransfer aset produktif dan penguatan BUMDes/Koperasi.ASSET REALLOCATION
Sistem PendampinganRasio 1 pendamping untuk 50 KK (Intensitas Tinggi).COACHING & MENTORING
Pendekatan Tematik20 Tema Desa (Wisata, Ekspor, Hijau, hingga Bebas Stunting).LOCAL SPECIALIZATION

Pergeseran Tata Kelola

​Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menekankan pentingnya integrasi Rencana Aksi Pemberdayaan Desa (RAPD) ke dalam dokumen penganggaran daerah. Tanpa sinergi lintas sektor, pemberdayaan hanya akan berjalan parsial. Senada dengan itu, BPSDMD NTB melalui para Widyaiswara telah memulai coaching partisipatif untuk menggali isu nyata dari bawah (bottom-up), bukan berdasarkan asumsi birokrasi semata.

​Gerakan Desa Berdaya bukan sekadar proyek dua tahunan; ini adalah upaya sistemis untuk menggeser mentalitas dari ketergantungan bantuan menjadi kemandirian ekonomi. Jika berhasil, Desa Berdaya akan menjadi fondasi utama bagi visi NTB Makmur Mendunia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *