MATARAM — Kabar menarik kembali tersaji dalam rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat. Kali ini mengenai jurang pengeluaran antar-warga atau yang lazim disebut Gini Ratio. Per September 2025, tingkat ketimpangan di NTB tercatat sebesar 0,364, turun tipis dari angka Maret 2025 yang berada di level 0,369.
Secara makro, penurunan ini merupakan kabar baik bagi pemerintah provinsi. Ini menandakan bahwa distribusi pengeluaran di NTB bergerak ke arah yang lebih merata. Namun, jika kita membedah lebih dalam hingga ke gang-gang kota dan pelosok desa, narasi yang muncul sedikit berbeda: jurang kesenjangan di kota menyusut drastis, sementara di perdesaan justru menunjukkan tren melebar.
Kota yang Lebih Egaliter, Desa yang Mulai Berjarak
Gaya analisis GETNEWS mencatat anomali pada disparitas wilayah. Di perkotaan, Gini Ratio turun signifikan dari 0,397 (Maret 2025) menjadi 0,386. Artinya, distribusi kekayaan di kota-kota besar NTB seperti Mataram mulai merembes ke bawah secara lebih efektif.
Sebaliknya, di perdesaan, Gini Ratio justru naik menjadi 0,328. Meski angka ini masih jauh di bawah kota, tren kenaikan ini menjadi alarm bagi para pembuat kebijakan. Ada indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di desa—mungkin karena dorongan pariwisata atau komoditas tertentu—hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, sementara kelompok bawah di desa masih jalan di tempat.
Catatan Akhir: Kesenjangan Rendah, Tapi…
Berdasarkan standar Bank Dunia, NTB masih masuk kategori “Ketimpangan Rendah” karena kelompok 40 persen terbawah masih menguasai lebih dari 17 persen (tepatnya 19,23%) dari total pengeluaran. Namun, pemerintah tidak boleh terlena dengan angka rata-rata. Kenaikan ketimpangan di perdesaan adalah sinyal bahwa kue pembangunan di desa belum terbagi rata se-progresif di kota.
BPS !NSIGHT: Edisi Januari 2026
"Sourced from BRS BPS NTB - Strategic Analysis by GET DATA !NSIGHT"
