Nusa Tenggara Barat

Paradoks Sampah NTB: Terganjal Ambang Batas 1.000 Ton

Sampah jadi listrik! Pemprov NTB resmi bidik teknologi WTE di Kebon Kongok(istimewa)

MATARAM — Ambisi Nusa Tenggara Barat untuk menyulap limbah menjadi energi melalui proyek Waste to Energy (WTE) kini terbentur tembok regulasi nasional. Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi mematangkan daftar 34 proyek WTE prioritas nasional, dan NTB tidak ada di dalamnya. Penyebabnya ironis: volume sampah harian di Bumi Gora dianggap “terlalu sedikit”.

​Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa kriteria kaku untuk masuk dalam program prioritas tersebut adalah produksi sampah minimal 1.000 ton per hari di satu lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Regional. Hingga kini, belum ada satu pun TPA di kabupaten/kota di NTB yang menyentuh angka keramat tersebut.

​Ceceran di Luar Sistem

​Namun, angka rendah ini tidak serta-merta berarti NTB bersih dari sampah. Iqbal mensinyalir adanya masalah pada sistem pendataan dan mata rantai pengumpulan. Sampah di NTB dinilai masih tercecer dan belum terintegrasi ke pusat pengolahan karena ketiadaan sistem transfer yang mumpuni.

​“Belum ada transferring sehingga sampah ini masih tercerai-berai. Itulah mengapa belum sampai 1.000 ton di satu titik,” ujar Iqbal, Rabu (4/2).

​Kondisi ini menciptakan paradoks; di satu sisi sampah dianggap menjadi masalah lingkungan yang mendesak di lapangan, namun di atas kertas, volumenya tidak cukup “seksi” untuk memicu investasi teknologi energi hijau skala besar dari pusat.

​Menanti Nyali Investor dan “Endorsement” Pusat

​Meski belum masuk daftar elit 34 proyek nasional, Pemprov NTB tidak lantas lempar handuk. Komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terus dijalin agar NTB mendapatkan diskresi atau fasilitas khusus.

​Di sisi lain, minat pasar sebenarnya mulai tumbuh. Beberapa investor telah mengetuk pintu Kantor Gubernur untuk menawarkan teknologi pengolahan sampah. Sayangnya, ketertarikan itu baru sebatas presentasi di atas meja; belum ada satu pun yang melangkah ke tahap studi kelayakan (feasibility study).

Audit Strategis: Proyeksi Lingkungan NTB 2026

Komponen AnalisisStatus / RealitasVonis Resiko
Volume Sampah TPA< 1.000 Ton per Hari (Gagal Kriteria Nasional).POLICY BARRIER
Manajemen LogistikSistem pengumpulan belum terpusat (tercerai-berai).COLLECTION GAP
Status InvestasiTahap penawaran teknologi (Belum ada FS).STAGNANT STAGE

Bagi NTB, tantangan ke depan bukan hanya soal meyakinkan Jakarta, melainkan membereskan mata rantai sampah dari hulu. Tanpa sistem pengumpulan yang mampu mengonsolidasikan ribuan ton limbah ke satu titik pengolahan, mimpi mengubah sampah menjadi energi listrik akan terus tersangkut di bak-bak penampungan yang tercecer.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *