Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal ribut-ribut iuran BPJS Kesehatan yang bikin rakyat jantungan. Per Senin (9/2), di depan para petinggi Senayan, beliau menegaskan bahwa dompet negara sebenarnya lagi tebal-tebalnya. Anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2026 sudah dikunci di angka Rp56,46 triliun.
Angka ini bukan kaleng-kaleng. Dengan uang sebanyak itu, kita sebenarnya bisa membiayai kesehatan rakyat satu negara tanpa perlu banyak drama. Masalahnya, pengumuman “uangnya ada” ini muncul pas banget setelah 11 juta orang merasa kena ghosting karena kartu PBI mereka mendadak nonaktif. Jadi, situasinya mirip kayak punya gebetan kaya raya: dia pamer saldo ATM di media sosial, tapi pas kamu butuh bantuan buat berobat, dia malah bilang, “Maaf, data kamu lagi diproses, ya!”
Purbaya Yudhi Sadewa sendiri heran, kenapa uang yang dikeluarkan sama besarnya dengan tahun lalu, tapi keributannya justru beda level. Ya jelas beda, Pak! Masalahnya bukan di uangnya, tapi di cara “memecat” peserta bantuan yang dilakukan secara mendadak kayak diputusin pacar pas lagi sayang-sayangnya.
Bagi 11 juta orang yang nasibnya lagi digantung, pesan Menkeu sudah jelas: “Uangnya siap, asalkan kebijakannya clear.” Masalahnya, di negeri ini, kata “clear” itu sering kali lebih mahal harganya daripada iuran kelas 3. Selama koordinasi antar kementerian masih kayak main oper-operan bola tanpa gawang, ya rakyat bakal tetap kena sleding aturan.
Selamat buat Bapak Menkeu yang sudah berhasil membuktikan kalau kas negara tidak sedang sekarat. Sekarang tinggal satu PR lagi: pastikan uang triliunan itu sampai ke puskesmas, bukan malah “nyasar” ke perusahaan cangkang di Cayman atau cuma jadi angka cantik di laporan akhir tahun. Tetap sehat ya rakyat Indonesia, karena sakit di masa “validasi data” itu risikonya lebih besar daripada investasi saham gorengan.
