JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam rapat kerja yang digelar Senin, 9 Februari 2026, politisi Partai Golkar ini mendesak BPJPH berhenti mengejar citra global jika ekosistem halal di dalam negeri, khususnya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), masih morat-marit.
Aprozi menilai langkah BPJPH yang sibuk mengurus sertifikasi halal gerai makanan cepat saji di Amerika Serikat sebagai sebuah ironi. Menurutnya, BPJPH terlalu sibuk “unjuk gigi” di panggung internasional sementara dapur program unggulan Presiden Prabowo Subianto justru luput dari pengawasan.
“Kita tidak perlu show tentang KFC harus dihalalkan karena ditantang Presiden Amerika. Tempat kita sendiri masih bermasalah. Dapur MBG yang menjadi unggulan Bapak Presiden saja saya masih meragukan kehalalannya,” tegas Aprozi dengan nada tinggi.
Temuan di Lapangan: Juru Sembelih Tanpa Sertifikat
Keraguan Aprozi bukan tanpa alasan. Berdasarkan temuan di daerah pemilihannya di Lampung, ia mendapati rantai pasok dapur umum MBG masih sangat jauh dari standar halal. Mulai dari juru sembelih hingga proses pengolahan di dapur, hampir tidak ada yang mengantongi sertifikat resmi.
Kondisi di hulu ini dianggap sangat berisiko. Aprozi mencemaskan kualitas daging yang masuk ke dapur sekolah. “Belum satu pun saya temukan tukang potong yang punya sertifikat halal. Apakah ayam itu betul-betul ayam mati (disembelih) atau ayam mati kemarin? Ini pertanyaan besar,” cecarnya.
Audit Strategis: Risiko Rantai Pasok Program MBG
Ketiadaan sertifikasi halal di level hulu tidak hanya mencederai aspek syariat, tetapi juga menjadi bom waktu bagi keamanan pangan nasional.
Ia memperingatkan bahwa ketiadaan sertifikasi di hulu berpotensi memicu kasus keracunan pangan massal yang bisa merusak citra program Makan Bergizi Gratis. Aprozi mendesak BPJPH segera mewajibkan sertifikasi bagi seluruh pemasok MBG sebelum melangkah lebih jauh mengejar pengakuan internasional.
“Jangan sampai program Bapak Presiden ini gagal hanya karena kita lalai menjaga kehalalan dan keamanannya,” pungkasnya.
Verified Source: dpr.go.id
