Warga Jawa Tengah baru saja mendapat kejutan awal tahun 2026 yang lebih pedas dari sambal korek. Bukan soal kenaikan harga cabai, melainkan tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mendadak melompat tinggi. Penyebabnya adalah barang baru bernama Opsen PKB, sebuah “pungutan tambahan” titipan kabupaten/kota yang bikin struk STNK warga terasa lebih berat dari biasanya.
Saking kagetnya, di berbagai platform media sosial mulai bergetar seruan gerakan “Stop Bayar Pajak” secara serentak. Ini adalah cara radikal rakyat Jateng untuk bilang: “Pak, motor saya masih butuh bensin dan ganti oli, bukan cuma butuh surat-surat yang harganya makin nggak masuk akal.” —
Audit Strategis: Apa Itu “Opsen” dan Mengapa Rakyat Resah?
Bagi yang belum tahu, Opsen bukanlah singkatan, melainkan istilah legal-fiskal yang berarti pungutan tambahan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), skema bagi hasil pajak yang dulu “adem-ayem” kini diganti dengan sistem pungutan langsung oleh Kabupaten/Kota sebesar 66% dari total pajak pokok.
Pemerintah daerah mungkin berdalih bahwa uang hasil Opsen ini akan balik lagi ke rakyat lewat perbaikan jalan atau layanan publik. Namun, bagi warga yang sehari-harinya berjibaku dengan lubang jalanan dan antrean birokrasi, janji manis itu seringkali hanya terdengar seperti dongeng sebelum tidur.
Faktanya, sepeda motor di Jawa Tengah bukan sekadar simbol status, tapi kaki untuk mencari makan. Ketika biaya kepemilikan meningkat drastis tanpa ada kenaikan daya beli yang sepadan, maka gerakan mogok bayar pajak menjadi bentuk protes paling jujur dari masyarakat bawah.
Pesan untuk para pengambil kebijakan: Sebelum menerapkan sistem pungutan tambahan yang canggih, pastikan dulu transparansi dan manfaatnya terasa nyata di aspal jalanan, bukan cuma terasa di saldo kas daerah. Karena jika kepercayaan rakyat sudah “skakmat”, program pembangunan sehebat apa pun hanya akan jadi monumen kesunyian.
