WASHINGTON D.C. — Hari ini, 19 Februari 2026, dunia menyaksikan lahirnya institusi internasional paling provokatif dekade ini: Board of Peace (Dewan Perdamaian). Bertempat di Washington, Presiden Donald Trump secara resmi memimpin pertemuan perdana dewan yang ia sebut sebagai badan internasional paling berpengaruh untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah.
Bukan sekadar retorika, forum ini datang dengan suntikan modal nyata: USD 5 Miliar (sekitar Rp78 Triliun) yang telah dijanjikan oleh negara-negara anggota untuk rekonstruksi Gaza. Namun, di balik angka fantastis itu, Board of Peace menjadi simbol perpecahan tajam antara tatanan multilateral lama (PBB) dengan poros pragmatisme baru pimpinan Trump.
Manuver “Bebas Aktif” Prabowo di Andrews
Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu dari 26 pemimpin dunia yang menandatangani Piagam Board of Peace. Bagi Jakarta, ini adalah langkah kalkulatif. Di satu sisi, Prabowo tetap menegaskan dukungan pada kemerdekaan Palestina. Di sisi lain, Indonesia tidak ingin kehilangan kursi dalam pengelolaan dana rekonstruksi dan pengiriman pasukan perdamaian (International Stabilization Force) ke Gaza.
Peta Kekuatan: 26 Anggota Tetap Board of Peace
Kehadiran 26 negara ini mempertegas garis demarkasi geopolitik baru. Berikut adalah pembagian peran dalam “Arisan Gaza” tersebut:
Audit Strategis: Mengapa Uni Eropa “Ngambek”?
Penolakan Jerman dan Perancis (sebagai motor EU) bukan tanpa alasan. Mereka melihat Board of Peace sebagai ancaman langsung terhadap sistem rules-based order yang selama ini dikuasai melalui PBB.
- Vonis GetNews: Trump sedang melakukan “Diplomatic Privatization”. Ia memindahkan urusan dunia dari meja birokrat New York ke meja transaksi Washington yang lebih cepat tapi minim transparansi hukum internasional.
- Posisi RI: Bagi Prabowo, bergabungnya Indonesia adalah asuransi politik. Jika Gaza benar-benar dibangun kembali, Indonesia tidak ingin sekadar jadi penonton, tapi jadi subjek yang ikut menentukan ke mana arah semen dan besi beton itu mengalir.
Vonis Ambara:
Bagi Trump, perdamaian adalah “transaksi” bisnis yang harus menguntungkan semua pihak yang mau tanda tangan. Board of Peace ini ibarat perusahaan manajemen aset raksasa yang tugasnya mengelola Gaza. Secara The Economist, ini adalah disrupsi diplomatik. Secara Mojok, Trump sedang mengajak dunia main monopoli: yang punya modal boleh bangun gedung, yang tidak setuju silakan tonton dari luar. Dan Prabowo? Dia memastikan Indonesia punya kartu “Bebas Keluar Penjara” dengan tetap membawa aspirasi Palestina di tengah kepungan kepentingan besar. Sante, Bro!
Dokumen Verifikasi Global:
Further reading: The Washington Gambit: Jakarta’s Pragmatism on Eroding Ground
Further reading: Mendagri Ungkap 29 Desa di Sumatera Hilang Akibat Banjir dan Longsor
