MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperketat pengawasan stabilitas harga menyusul rilis data inflasi Januari 2026 yang menempatkan wilayah ini sedikit di atas rata-rata nasional. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Rabu, 18 Februari 2026, inflasi NTB tercatat berada di angka 3,86 persen (y-o-y).
Angka ini melampaui inflasi nasional yang berada di level 3,55 persen. Sorotan utama tertuju pada Kabupaten Lombok Timur yang mencatatkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 7,30 persen pada minggu kedua Februari. Angka tersebut menjadikan Lombok Timur sebagai salah satu daerah dengan tekanan harga tertinggi secara nasional.
Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyatakan bahwa titik perhatian utama saat ini berada di Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Bima, dan Kota Mataram. “Pengendalian harus dilakukan cepat, terukur, dan terkoordinasi lintas kabupaten/kota,” ujar pria yang akrab disapa Aka tersebut.
Komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras diidentifikasi sebagai pemicu utama lonjakan harga. Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB menginstruksikan pengoptimalan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi transportasi serta memperkuat distribusi pangan antar-pulau dari Sumbawa ke Lombok.
Baca Artikel Lainnya: Lawatan ke Washington, Presiden Prabowo Kantongi Kesepakatan Investasi US$ 38,4 Miliar
Yang Baru di GET DATA: The 2025 Labor Paradox: Satu Tahun Iqbal–Dinda dan Ilusi Angka
ARTIKEL #1 AMBARA:
RSUD NTB dan Koleksi ‘ASN Siluman’: Ketika Data Lebih Horor daripada Film Pengabdi Setan
