Tragis! Perputaran Uang di Dapur MBG Jauh Lebih Besar Ketimbang di Pemerintahan

​SEBUAH anomali fiskal yang mengerikan sedang terjadi di balik panggung birokrasi Kabupaten Tasikmalaya di awal 2026. Sementara piring-piring program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai terisi, mesin operasional di kantor-kantor kedinasan daerah justru sedang mengalami “mati suri” akibat pemangkasan anggaran yang drastis.

​Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, bersama Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, mengungkap fakta pahit mengenai kondisi keuangan daerah yang kini berada di titik nadir. Kontras yang terjadi sangatlah tajam: perputaran uang di ekosistem Dapur MBG kini jauh melampaui total anggaran pembangunan dan operasional di banyak bidang kedinasan.

​Dinas “Miskin” di Kabupaten Tasikmalaya

​Dalam pernyataannya, Cecep Nurul Yakin mengungkapkan bahwa saat ini banyak bidang di tingkat dinas di Kabupaten Tasikmalaya hanya memiliki alokasi anggaran operasional sebesar Rp15 juta hingga Rp20 juta per tahun. Angka ini dianggap tidak logis karena harus menghidupi program kerja, perjalanan dinas, hingga pengawasan selama 12 bulan penuh.

​”Sangat tragis, uang yang berputar di satu unit dapur MBG bisa berkali-kali lipat dari anggaran satu bidang di dinas yang hanya belasan juta setahun,” ungkapnya. Kelumpuhan ini dipicu oleh kebijakan fiskal pusat yang mengarahkan dana transfer daerah untuk menyokong program prioritas nasional, sehingga otonomi daerah dalam mengelola pelayanan publik menjadi sangat terbatas.

​Krisis BPJS: 900 Ribu Warga Terancam Tak Bisa Berobat

​Kondisi ini diperparah dengan krisis jaminan kesehatan. Asep Sopari Al-Ayubi menyoroti penonaktifan massal kepesertaan BPJS PBI yang menimpa warga miskin di wilayahnya. Hal ini merupakan dampak domino dari tunggakan pembayaran pemerintah daerah ke BPJS Kesehatan yang mencapai ratusan miliar rupiah.

​Situasi makin pelik bagi warga yang terjerat pinjaman online (Pinjol). Sistem DTKS Kementerian Sosial secara otomatis mendeteksi riwayat kredit warga. Akibatnya, warga yang meminjam uang karena terdesak ekonomi justru dianggap “mampu” oleh sistem dan status bantuan BPJS mereka dicabut.

​

Vonis Redaksi:

Logika anggaran di Tasikmalaya sekarang ini ibarat punya dapur restoran bintang lima tapi kantor direksinya nggak kuat bayar listrik. Pak Wabup Cecep sudah teriak, Pak Ketua DPRD Asep juga sudah angkat bicara, tapi ya itu, dana transfer pusat sudah “dikunci” buat makan siang. Yang paling sedih ya warga; sudah susah sampai harus pinjam Pinjol, eh gara-gara ketahuan sistem, kartu BPJS-nya malah dinonaktifkan. Sante, lur! Jaga diri baik-baik di Tasikmalaya, karena saat ini piring makan siswa lebih “bergizi” di mata anggaran ketimbang kartu berobatmu.

​