ANALISIS GETNEWS GET !NSIGHT

Republik Bukan Milik “Mbahmu”: BEM UGM dan Gugatan Atas Nama 280 Juta Rakyat

Ketua BEM KM UGM, Tio Ardianto, melontarkan kritik keras yang menohok langsung ke jantung kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tio mengingatkan penguasa untuk menanggalkan sikap jumawa dan kembali pada mandat awal: melayani 280 juta rakyat, bukan segelintir elite atau silsilah keluarga. (Screenshot YouTube @Forum Keadilan)

KAMPUS Bulaksumur kembali “menyalak.” Ketua BEM KM UGM, Tio Ardianto, melontarkan kritik keras yang menohok langsung ke jantung kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tio mengingatkan penguasa untuk menanggalkan sikap jumawa dan kembali pada mandat awal: melayani 280 juta rakyat, bukan segelintir elite atau silsilah keluarga.

​Kritik ini bukan sekadar retorika aktivisme biasa. Tio menyoroti apa yang ia sebut sebagai “Ironi Prioritas Anggaran.” Di satu sisi, pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun di sisi lain, potret kemiskinan ekstrem masih memakan korban jiwa. Kasus tragis seorang anak di NTT yang diduga bunuh diri akibat tak mampu membeli perlengkapan sekolah menjadi bukti otentik bahwa ada lubang besar dalam sistem jaring pengaman sosial kita.

Analisis Get Insight: Dilema “Bread vs Books”

​Secara makro, pemerintah sedang terjebak dalam dilema klasik opportunity cost. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk piring makan (MBG) adalah rupiah yang tidak bisa digunakan untuk beasiswa, infrastruktur sekolah di pelosok, atau kesejahteraan guru honorer.

​Masalahnya, kebijakan MBG adalah instrumen politik yang sangat terlihat (highly visible), sementara perbaikan fundamental pendidikan di daerah tertinggal bersifat jangka panjang dan kurang “menjual” secara elektoral. Kritik BEM UGM ini membongkar kegagalan alokasi tersebut; bahwa perut yang kenyang tidak akan banyak berarti jika akses terhadap masa depan (pendidikan) masih tertutup rapat oleh kemiskinan.

Strategic Audit: Social Justice & Budget Allocation

Titik KritikAnalisis & Dampak (Vonis GetNews)
Program MBGHigh Political Yield. Populis namun menyerap ruang fiskal yang sangat besar (Potensi crowding-out dana pendidikan dasar).
Krisis NTTSystemic Failure. Bukti bahwa distribusi kesejahteraan belum menyentuh kebutuhan paling mendasar (sarana pendidikan).
Mandat KekuasaanPeringatan terhadap “Dinasti Politik” dan “Arrogance of Power”. Penekanan pada republik sebagai milik kolektif (280 juta jiwa).

Vonis Redaksi:

Ketua BEM UGM ini seolah mau bilang: “Pak, Bu, jangan asyik main ‘chef-chefan’ bikin menu makan siang kalau buat beli buku tulis aja rakyat masih harus milih mati.” Kalimat “Jangan merasa republik ini milik mbahmu” itu bukan cuma pedas, tapi tamparan buat siapa pun yang merasa kekuasaan bisa diwariskan atau dikelola sesuka hati. Memang benar, rakyat Indonesia itu diam, tapi diamnya rakyat itu seperti mendidihnya air di panci tertutup; kelihatannya tenang, tapi kalau sudah meledak, semua kena uapnya. Sante, lur! Semoga kritikan dari Jogja ini bikin Jakarta nggak cuma kenyang makan siang, tapi juga kenyang evaluasi.

Further reading: Tragis! Perputaran Uang di Dapur MBG Jauh Lebih Besar Ketimbang di Pemerintahan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *