GET PLANET GREEN ANALYSIS Lombok Tengah

Benteng Terakhir di Kaki Gunung Prabu: Para Kadus Loteng Lawan Tambang Ilegal

Diskusi Publik FORKA Lombok Tengah terkait penutupan tambang emas ilegal 2026 (HET PLANET/GETNEWS)

LOMBOK TENGAH— Upaya mewujudkan “Lombok Tengah Hijau” memasuki babak baru. Bertempat di Aula Kantor Desa Penujak, Minggu (22/2/2026), Forum Kepala Dusun (FORKA) Kabupaten Lombok Tengah secara kolektif mendeklarasikan perang terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Langkah ini diambil sebagai respons atas keresahan warga terhadap kerusakan hutan lindung dan ancaman terhadap keberlangsungan pariwisata berkelanjutan di wilayah selatan.

I. Komitmen Pemda: RTRW adalah Harga Mati

​Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, dalam diskusi tersebut menegaskan bahwa posisi pemerintah daerah sudah final. Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2011 tentang RTRW, tidak ada ruang bagi aktivitas pertambangan di wilayah Lombok Tengah.

​”Jadi di Perda itu sudah tidak mengizinkan tambang ilegal dalam bentuk apapun, baik masyarakat personal, kelompok, maupun perusahaan. Tidak pernah ada izin,” tegas Nursiah. Beliau menginstruksikan agar kemajuan pariwisata yang saat ini dinikmati tidak boleh dikorbankan oleh kerusakan lingkungan akibat merkuri dan penggundulan hutan.

II. Kadus sebagai Garda Terdepan

​Ketua FORKA Lombok Tengah, Lalu Wely Vidi Hamid, menyatakan kesiapan seluruh perangkat dusun untuk menjadi intelijen lingkungan. Sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan warga, para Kadus berkomitmen untuk melakukan sosialisasi preventif sekaligus melaporkan setiap aktivitas “bandel” yang kembali muncul di titik-titik rawan seperti Gunung Prabu dan Desa Serage.

Sovereignty Audit: Green Policy Loteng 2026

Aspek TeknisStatus RegulasiVonis Get Insight
Legalitas TambangDILARANG (Perda RTRW No. 7/2011)Payung hukum sudah sangat kuat untuk eksekusi lapangan.
Dampak SosialKorban jiwa & Kerusakan Hutan LindungHigh Risk. Tambang ilegal memicu konflik horizontal.
Sektor PenggantiPariwisata Berkelanjutan (KEK Mandalika)Satu-satunya jalan keluar ekonomi jangka panjang.

Vonis Tim Get Insight: Sante, Lur!

​Langkah FORKA dan Pemkab Loteng ini patut diacungi jempol. Namun, Get Insight mengingatkan: penutupan tambang tanpa solusi transisi ekonomi bagi warga lokal adalah “bom waktu”. Mengajak masyarakat beralih ke pariwisata adalah visi mulia, tapi pelatihan dan akses modal di desa-desa lingkar tambang harus nyata. Sante, lur! Tapi urusan menjaga Gunung Prabu jangan kasih kendor. Sekali merkuri mencemari air tanah Mandalika, maka label pariwisata dunia kita tinggal cerita.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *