MATARAM SEDANG berupaya membalikkan logika pariwisata konvensional yang sering kali meninggalkan sedikit manfaat ekonomi bagi warga lokal. Dalam forum ekonomi pada Senin, 23 Februari, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal memperkenalkan visi “Pariwisata Berdaya”—sebuah strategi yang mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas kunjungan. Di balik retorika tentang penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, terdapat manuver pragmatis: menggunakan pembiayaan syariah sebagai jangkar untuk membangun ekosistem ekonomi yang tertutup dan mandiri.
Pemerintah daerah menyadari bahwa tantangan terbesar pariwisata bukan sekadar mendatangkan pesawat baru dari Bangkok atau Darwin, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan wisatawan tetap berputar di dalam desa. Inilah arsitektur “ekosistem terkontrol” yang sedang dirancang bersama Bank NTB Syariah, di mana digitalisasi sistem pembayaran menjadi instrumen utama untuk mencegah kebocoran ekonomi ke luar wilayah.
Audit Strategis: Integrasi Ekosistem Pariwisata Syariah NTB
Analisis ini membedah kaitan antara pembukaan akses internasional dengan kesiapan instrumen keuangan di tingkat desa wisata.
Diplomasi Media dan Narasi Global
Peluncuran The Journal Lombok—media berbahasa Inggris pertama di daerah tersebut—adalah langkah diplomasi yang krusial. Dalam industri di mana persepsi sering kali menjadi kenyataan, kemampuan untuk mengontrol narasi sendiri di hadapan audiens internasional adalah aset yang tak ternilai. Ini bukan sekadar promosi; ini adalah upaya memposisikan NTB sebagai pemain kompetitif dalam pasar wisata halal dunia yang tengah tumbuh pesat.
Vonis Strategis:
Gubernur Iqbal sedang membangun benteng ekonomi berbasis syariah yang cerdas. Namun, keberhasilan model closed-loop ini akan bergantung sepenuhnya pada seberapa cepat literasi digital UMKM lokal bisa mengejar ambisi konektivitas global pemerintah. Membuka rute penerbangan langsung ke Bangkok adalah pencapaian logistik; memastikan pedagang suvenir di pelosok Lombok siap menerima pembayaran nontunai adalah ujian sesungguhnya. Jika sinergi ini gagal, NTB hanya akan menjadi tempat singgah bagi modal asing, bukan tempat tumbuhnya kesejahteraan lokal.
Analisis Lainnya: The 2025 Labor Paradox: Satu Tahun Iqbal–Dinda dan Ilusi Angka
