DI ATAS KERTAS, niat Presiden Prabowo Subianto untuk menengahi bara konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran adalah langkah heroik yang memikat. Namun, bagi Jusuf Kalla, realitas diplomatik tidak semanis pidato kenegaraan. Sang “Saudagar dari Makassar” itu melepaskan peluru kritik tepat ke jantung kebijakan ekonomi-politik pemerintah yang dinilainya telah kehilangan posisi tawar.
Borgol Resiprokal dan Harga Diri Bangsa
Inti dari kritik JK adalah ketidaksetaraan posisi. Perjanjian dagang resiprokal yang baru-baru ini diteken antara Jakarta dan Washington dipandang JK bukan sebagai kemenangan ekonomi, melainkan “perjanjian yang tidak seimbang” dan merugikan.
Logikanya sederhana namun mematikan: Bagaimana mungkin Indonesia bisa mendamaikan para raksasa yang sedang bertikai, jika dalam urusan dagang saja kita masih “disetir” oleh kepentingan Amerika? Menjadi mediator membutuhkan modal moral dan kemandirian posisi. Jika kaki Indonesia sudah terikat oleh komitmen dagang yang berat sebelah, maka status “tengah” Indonesia menjadi bias.
Gaza, Iran, dan Veto Washington
JK mengingatkan bahwa peta konflik di Timur Tengah tidak pernah lepas dari restu Gedung Putih. Kegagalan dunia mendamaikan Israel dan Palestina, menurut JK, adalah bukti sahih bahwa sikap Amerika adalah determinan utama. Dengan ketergantungan ekonomi yang semakin dalam pada AS melalui perjanjian resiprokal tersebut, Prabowo dianggap akan kesulitan menempatkan diri sebagai aktor independen yang mampu menekan Israel maupun Iran secara objektif.
