LOMBOK TENGAH — Di tengah narasi nasional yang sering menempatkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai lumbung pengangguran, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melancarkan sebuah eksperimen kebijakan yang ambisius. Dalam kunjungan kerja di SMKN 1 Kopang, Rabu, 4 Maret 2026, Gubernur NTB menegaskan sebuah perintah baru: pendidikan kejuruan di wilayah pelosok tidak boleh lagi menjadi warga kelas dua.
Eksperimen ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah intervensi fiskal yang ditujukan untuk menghapus kesenjangan perkembangan antara sekolah di kota yang gemerlap dengan sekolah desa yang selama ini terhimpit kendala finansial.
Subsidi Sertifikasi: Lebih dari Sekadar Ijazah
Masalah klasik lulusan SMK bukanlah kurangnya ijazah, melainkan absennya validitas keahlian. Pemprov NTB mengidentifikasi bahwa penghalang utama serapan kerja adalah biaya sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P).
Sebagai solusi, semester ini Pemprov telah menyiapkan subsidi untuk sekitar 420 hingga 430 paket sertifikasi kompetensi. Jika skema ini berhasil menurunkan angka pengangguran lulusan secara signifikan, kebijakan ini akan dipatenkan menjadi anggaran rutin tahunan. Tujuannya jelas: lulusan SMKN 1 Kopang harus memiliki daya tawar yang setara dengan mekanik profesional di Jakarta atau bahkan di pasar internasional.
BOSDA: Instrumen Pemerataan Desil Rendah
Ketimpangan pendidikan di NTB selama ini berakar pada model pendanaan. SMK perkotaan berkembang pesat karena jumlah murid yang melimpah dan kemampuan bayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang tinggi. Sebaliknya, SMK di pelosok seperti Kopang didominasi oleh siswa dari kategori ekonomi desil 1 dan 2.
Untuk mengoreksi ketidakadilan pasar ini, Pemprov NTB sedang menghitung skema investasi melalui BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Dana ini akan dialokasikan secara asimetris, memberikan injeksi lebih besar kepada sekolah-sekolah dengan populasi siswa kurang mampu agar laboratorium dan fasilitas praktik mereka tidak tertinggal dari standar industri.
Catatan Akhir: Dari Kopang ke Jakarta
Langkah progresif SMKN 1 Kopang yang berhasil menggandeng Pertamina Enduro untuk membangun bengkel standar nasional adalah model yang ingin direplikasi Pemprov. Ketika siswa di pelosok diberikan akses langsung ke mekanik nasional dan teknologi MotoGP, hambatan geografis menjadi tidak relevan. Investasi pada SMK pelosok ini bukan sekadar soal keadilan sosial, melainkan strategi ekonomi jangka panjang untuk memastikan bahwa tenaga kerja masa depan NTB tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya investasi di provinsi ini.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Radikalisme Fiskal di Lombok BaratBACA JUGA:
Rinjani Bukan Bukit Teletubbies: Gubernur Iqbal dan Strategi Menyingkirkan Pendaki “Low Budget”
