SIAPKAN IKAT PINGGANG kalian, kalau perlu tarik sampai napas pun susah, karena Presiden Prabowo baru saja memberikan sinyal bahwa Indonesia akan melakukan “diet anggaran” skala ekstrem. Dalam Sidang Kabinet 13 Maret kemarin, Prabowo nggak tanggung-tanggung mencontohkan Pakistan—negara yang saking kritisnya, para menterinya dipaksa kerja bakti alias TIDAK DIGAJI. Bayangkan, kalau resep ini benar-benar ditelan bulat-bulat oleh kabinet kita, mungkin dalam waktu dekat kita akan melihat pemandangan langka: menteri-menteri berangkat kerja pakai ojek online karena BBM dinas dipangkas 50%, atau minimal rapat kabinet cuma pakai kipas sate karena dilarang beli AC baru.
Logika Prabowo sebenarnya sederhana tapi bikin deg-degan: dunia lagi rusuh gara-gara konflik Timur Tengah, jadi Indonesia jangan merasa “aman-aman saja” kayak orang yang baru menang arisan. Beliau ingin kita mencontoh status “Kritis” Pakistan yang memberlakukan aturan main layaknya zaman Covid-19. Gaji DPR dipotong 25%, kendaraan dinas dikandangin 60%, sampai larangan beli mebel baru. Ini adalah mimpi buruk bagi para pejabat yang hobi gonta-ganti interior kantor, tapi mungkin jadi “musik merdu” di telinga rakyat kecil yang selama ini cuma bisa nonton kemewahan lewat layar HP.
Namun, mari kita jujur: apakah “Menteri Tanpa Gaji” bisa diterapkan di negeri yang biaya politiknya lebih mahal dari harga jet pribadi ini? Pakistan melakukan itu karena sudah di ujung tanduk, sementara Indonesia ingin melakukannya sebagai “langkah proaktif”. Ini ibarat kamu masih sehat walafiat, tapi mendadak ikut program diet air putih cuma karena takut tetangga sebelah kena kolesterol. Tujuannya mulia, yaitu nol defisit negara, tapi eksekusinya butuh nyali yang lebih besar daripada nyali saat menghadapi demo mahasiswa.
Kebijakan WFH dan 4 hari kerja juga kembali dilirik demi hemat BBM nasional. Setelah sempat menikmati “kebebasan” pasca-pandemi, sekarang kita diminta bersiap untuk kembali produktif dari rumah, ditemani suara tangis anak dan sinyal internet yang kadang hidup segan mati tak mau. Prabowo ingin Indonesia kuat dalam 2-3 tahun ke depan, dan caranya adalah dengan memaksa semua jajaran pemerintah untuk hidup prihatin. Kita tunggu saja, apakah para menteri kita bakal se-ikhlas itu kerja tanpa upah, atau justru nanti muncul kreativitas baru dalam “mencari tambahan” di luar slip gaji yang sudah nol itu.
Pada akhirnya, ini adalah ujian bagi integritas pejabat kita. Kalau menteri dan DPR benar-benar mau “gigit jari” demi membantu rakyat miskin, mungkin kita harus sujud syukur masal. Tapi kalau kebijakannya cuma tajam ke penghematan alat tulis kantor (ATK) tapi tumpul ke biaya perjalanan dinas luar negeri, ya kita tahu sendiri akhirnya seperti apa. Selamat datang di era “Indonesia Irit”, di mana penghematan adalah harga mati, dan kenyamanan pejabat mungkin akan segera menjadi barang subsidi yang dicabut.
“Meniru Pakistan agar menteri tidak digaji adalah langkah paling ‘rock n roll’ dalam sejarah birokrasi kita. Masalahnya, menteri kita siap nggak hidup pakai tabungan saja, atau malah nanti minta subsidi makan di warteg?”— AMBARA SATIRE INDEX
