MATARAM — Di bawah temaram lampu Pendopo saat berbuka puasa, Senin (16/3/2026), Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menawarkan sebuah kontrak sosial baru kepada para kapten industri: Pemerintah Provinsi NTB tidak lagi ingin sekadar menjadi regulator yang kaku, melainkan bertransformasi menjadi Corporate Government. Dengan latar belakang diplomatik yang kental, Iqbal mencoba menyelaraskan frekuensi birokrasi dengan ritme dunia usaha. Pesannya jelas: jika rencana pembangunan menghambat investasi, maka rencana itulah yang harus mengalah.
Pernyataan ini adalah bentuk pengakuan jujur atas disorientasi fiskal di awal tahun 2025. Iqbal secara terbuka menyebut adanya “crash” data antara ekspektasi dan realitas. Saat ia mengambil alih kemudi, asumsi pertumbuhan berada pada angka minus 1,47%, jauh dari benchmark optimistis 5,3% yang diwariskan periode sebelumnya. Keberhasilan menutup tahun 2025 dengan pertumbuhan 3,22% adalah sebuah rebound teknis yang signifikan, namun bagi visi “Makmur Mendunia”, angka tersebut hanyalah pemanasan sebelum target ambisius 6% di tahun ini.
Antara Koreksi RPJMD dan Realitas Global
Langkah proaktif untuk merevisi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) demi kepentingan investasi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini memberikan karpet merah bagi masuknya kapital; di sisi lain, ia menuntut transparansi birokrasi yang tanpa celah. Iqbal sedang bertaruh bahwa dengan menjadi “katalisator”, ia bisa mengompensasi ketertinggalan pertumbuhan melalui efisiensi bergaya korporasi.
Namun, ambisi mengejar angka 6% di tahun 2026 akan berhadapan dengan tembok tinggi: volatilitas ekonomi global dan daya beli nasional yang fluktuatif. Keinginan untuk “tuning” dengan kalangan bisnis menunjukkan bahwa NTB sedang berusaha melepaskan diri dari ketergantungan belanja pemerintah (APBD) dan mulai sangat mengandalkan sektor privat sebagai mesin utama pertumbuhan.
Audit Strategis GetNews: Regional Economic Recalibration
Analisis terhadap efektivitas transisi kebijakan ekonomi Pemprov NTB:
Vonis Redaksi: Antara Optimisme dan Realita Fiskal
Gubernur Iqbal sedang membangun narasi “NTB sebagai Daerah Ramah Bisnis” yang sangat solid secara komunikasi. Perbaikan pertumbuhan dari angka minus ke 3,22% adalah prestasi yang layak diapresiasi. Namun, tantangan sesungguhnya dari model Corporate Government adalah konsistensi. Jika pemerintah terlalu “akomodatif” terhadap rencana bisnis investor melalui revisi RPJMD, negara harus tetap waspada agar kepentingan publik jangka panjang tidak tergerus oleh profitabilitas jangka pendek para pemodal. Pertumbuhan 6% adalah angka cantik di atas kertas, namun ia butuh keringat birokrasi yang lebih dari sekadar buka puasa bersama.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Megaproyek Rp1,2 Triliun: NTB Menuju Mandiri Protein
