MATARAM — Dalam narasi pembangunan konvensional, menara gading universitas sering kali berjarak terlampau jauh dari realitas lumpur di pedesaan. Namun, pada 17 Maret 2026, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mencoba meruntuhkan sekat tersebut. Melalui inisiatif “Profesor Berdampak”, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Universitas Mataram (Unram) bukan lagi sekadar seremoni penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berujung di laci meja, melainkan sebuah upaya orkestrasi untuk menyuntikkan presisi ilmiah ke dalam kebijakan publik.
Iqbal, yang kerap menekankan gaya pemerintahan korporasi, menyadari bahwa kemiskinan ekstrem dan stagnasi UMKM di NTB tidak bisa diurai hanya dengan bantuan sosial karitatif. Diperlukan “ilmu yang bekerja”. Dengan melibatkan para Guru Besar langsung ke lapangan—mulai dari standarisasi produksi UMKM hingga inovasi pakan ternak lokal—NTB sedang melakukan uji coba teknokrasi skala mikro. Tujuannya ambisius: mengubah aset pasif di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menjadi mesin ekonomi yang berdenyut.
Hilirisasi Pengetahuan di Level Tapak
Konsep “Profesor Berdampak” dan “KKN Berdampak” adalah bentuk hilirisasi ilmu pengetahuan yang paling dasar. Selama ini, banyak program desa berjalan tanpa basis data yang kuat, mengakibatkan intervensi yang sering kali meleset dari potensi lokal. Dengan kampus sebagai mitra strategis, peran akademisi bergeser dari pengamat menjadi arsitek solusi.
Pemanfaatan mesin produksi milik BRIDA oleh kalangan kampus untuk kepentingan UMKM menandai pergeseran paradigma. Mesin-mesin tersebut kini diposisikan sebagai alat produksi, bukan sekadar inventaris daerah. Jika kolaborasi ini konsisten, “Desa Berdaya” bukan lagi sekadar slogan politik, melainkan entitas ekonomi yang didorong oleh riset terapan.
Audit Strategis GetNews: Academic-Government Synergy Analysis
Analisis terhadap dampak sistemik kolaborasi Pemprov NTB dan Universitas Mataram:
Vonis Redaksi: Ilmu Mencari Makna
Gubernur Iqbal sedang mencoba membumikan intelektualitas. “Profesor Berdampak” adalah pengakuan bahwa birokrasi memiliki keterbatasan dalam inovasi teknis, dan universitas memiliki keterbatasan dalam implementasi kebijakan. Pertemuan kedua kutub ini di level desa adalah sebuah terobosan, namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada seberapa tahan sistem ini terhadap ego sektoral dan hambatan administratif. Jika berhasil, NTB akan menjadi laboratorium nasional bagi pembangunan berbasis ilmu pengetahuan yang presisi. Jika tidak, ia hanya akan menjadi deretan publikasi ilmiah yang kembali berdebu di perpustakaan.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Megaproyek Rp1,2 Triliun: NTB Menuju Mandiri Protein
