MATARAM — Kepala BPS NTB, Dr. Wahyudin, baru saja merilis angka-angka yang membuat kita sadar bahwa Ramadhan bukan cuma soal menahan lapar, tapi juga menahan kaget saat melihat struk belanja. Ketika geopolitik global sedang panas-panasnya karena urusan Hormuz, di pasar-pasar NTB, “perang” yang sebenarnya terjadi di lapak bumbu dapur.
1. Inflasi: Ketika ‘Gaya’ Lebih Mahal dari ‘Makan’
Inflasi Maret 2026 tercatat 4,09% (y-on-y). Kota Bima menjadi juara “paling mahal” dengan angka 5,09%.
Yang unik, kalau Anda merasa biaya perawatan diri (skincare, potong rambut, dkk) makin nggak masuk akal, Anda benar. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya melesat gila-gilaan sebesar 21,60%. Sepertinya, di NTB, tampil glowing saat Lebaran adalah investasi yang lebih berat daripada beli emas.
2. Nasib Petani: Itikad Naik, Beban Lebih Naik
Nilai Tukar Petani (NTP) turun 1,01% ke angka 129,93. Ibarat main gim, skill petani untuk menghasilkan (It) naik tipis 0,08%, tapi damage pengeluaran (Ib) karena harga barang konsumsi naik 1,10%.
- Kabar Baik: Petani Hortikultura masih “Sultan” dengan NTP 251,97.
- Kabar Buruk: Petani Padi dan Jagung mulai gigit jari karena masuk masa panen; stok melimpah, harga turun. Hukum pasar memang sekejam itu, kawan.
3. Pariwisata: Sepi di Bulan Suci
Okupansi hotel (TPK) bintang cuma 31,78%, turun dari Januari. Masuknya bulan Ramadhan membuat orang lebih memilih rebahan di rumah daripada staycation. Jumlah wisman di BIZAM juga drop 33,19%. Sepertinya turis asing pun tahu kalau cari makan siang di Lombok saat Ramadhan butuh perjuangan ekstra.
Vonis Data: Smelter Menyelamatkan Wajah Ekspor
Meski pariwisata sedang lesu dan petani sedang mengeluh, wajah ekspor NTB diselamatkan oleh Tembaga dan Perhiasan/Permata hasil industri smelter yang naik gila-gilaan (1.155,29% y-on-y). Tanpa tembaga, neraca dagang kita mungkin sudah wassalam.
Intinya: NTB sedang bertransformasi jadi provinsi industri logam, tapi urusan perut masyarakatnya masih sangat sensitif sama harga cabai rawit dan tarif angkutan mudik. Pemerintah daerah harus cepat-cepat mengurus Perda PDRD biar potensi cuan dari tambang rakyat (IPR) nggak cuma jadi tontonan, tapi jadi tambahan saldo buat ngerem inflasi.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Normalisasi Fiskal: NTB Bidik Opsen Tambang dan Restrukturisasi Pajak
