JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk mempercepat transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan target penyelesaian seluruh agenda restrukturisasi pada akhir tahun 2026. Langkah ini diambil guna merampingkan birokrasi perusahaan plat merah agar lebih efisien, sehat, dan memiliki daya saing global.
Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, mengungkapkan hasil rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/4/2026), yang menekankan pada dua fokus utama: Konsolidasi aset dan integrasi logistik nasional.
Lahirnya Raksasa Logistik dan Pengelola Aset
Salah satu poin krusial dalam transformasi ini adalah penggabungan 15 perusahaan logistik pelat merah menjadi satu entitas tunggal. Konsolidasi ini bertujuan untuk memangkas biaya logistik nasional yang selama ini dianggap terlalu tinggi akibat fragmentasi layanan.
Selain sektor logistik, pemerintah juga tengah memfinalisasi penggabungan sejumlah perusahaan pengelola aset. “Kami menciptakan entitas yang lebih besar dan kompetitif untuk mengelola aset strategis negara secara profesional,” ujar Dony Oskaria.
Elektrifikasi Jalur Kereta Api Strategis
Di sektor transportasi publik, Presiden Prabowo mendorong percepatan modernisasi perkeretaapian. Fokus utama tahun ini adalah elektrifikasi jalur kereta api di tiga rute penyangga ibu kota, yakni:
- Jakarta–Rangkasbitung
- Jakarta–Cikampek
- Jakarta–Sukabumi
Langkah elektrifikasi ini dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas angkut serta efisiensi waktu tempuh, sekaligus sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih di sektor transportasi masal.
Ketahanan BUMN Terhadap Gejolak Global
Menanggapi ketegangan di Timur Tengah (Konflik Iran-AS 2026), BP BUMN memastikan bahwa kinerja BUMN secara umum tetap stabil. Meskipun sektor penerbangan mengalami sedikit penurunan trafik akibat penutupan beberapa rute internasional, Dony menilai dampaknya tidak signifikan terhadap portofolio keseluruhan BUMN. Pemerintah terus memantau dinamika global untuk memastikan supply chain domestik yang dikelola BUMN tidak terganggu.
