JAKARTA — Di tengah hiruk-pikuk transisi kekuasaan dan tekanan fiskal yang nyata, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri melempar “bom” retoris yang mengguncang stabilitas wacana di Senayan. Megawati menyebut alasan biaya pemilu mahal sebagai dalih yang “janggal” untuk mengubah sistem menjadi tidak langsung. Dengan nada sindiran yang kuat, ia mengingatkan bahwa pada tahun 1955, saat kondisi negara jauh lebih tidak stabil dan ekonomi jauh lebih rapuh, Indonesia mampu menggelar pemilu langsung yang paling demokratis.
Narasi “pemilu mahal” yang sering digaungkan belakangan ini memang berkelindan dengan realitas defisit APBN Maret yang menyentuh Rp240,1 triliun. Namun, bagi Megawati, biaya demokrasi tidak bisa diukur semata-mata dengan kalkulator fiskal. Mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan perwakilan dianggap sebagai langkah mundur yang berbahaya, terutama di tengah kekhawatiran publik terhadap konsolidasi kekuasaan yang kian sentralistik.
Paradoks Biaya Politik 2026
Kritik ini muncul di saat pemerintah sedang melakukan penghematan besar-besaran, termasuk instruksi efisiensi birokrasi dan pembersihan “Deep State”. Namun, terdapat kontradiksi yang tajam:
- Fiskal vs Ideologi: Sementara menteri seperti Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim ekonomi Indonesia “sangat aman,” penggunaan alasan “biaya mahal” untuk mengubah sistem pemilu menciptakan anomali narasi. Jika ekonomi aman, mengapa hak suara rakyat harus dipangkas demi penghematan?
- Stabilitas Semu: Megawati seolah ingin menegaskan bahwa stabilitas yang dibangun dengan mengebiri partisipasi langsung rakyat adalah stabilitas yang semu. Sejarah 1955 menjadi saksi bahwa legitimasi yang kuat lahir dari keterlibatan langsung, meski dalam keterbatasan materi.
Implikasi bagi Daerah dan Akar Rumput
Di level daerah seperti NTB, wacana ini memiliki dampak psikologis yang besar. Program-program yang menyentuh akar rumput seperti Desa Berdaya didasarkan pada mandat langsung pemilih kepada pemimpinnya. Jika sistem pemilihan ditarik kembali ke mekanisme perwakilan, ada kekhawatiran akuntabilitas pemimpin daerah akan bergeser dari rakyat ke elit partai di tingkat pusat, memperlemah kontrol publik terhadap tata kelola anggaran.
GetNews Strategic Audit: Wacana Pemilu Tidak Langsung
Analisis terhadap benturan argumen efisiensi fiskal vs hak kedaulatan:
Vonis Redaksi: Sejarah sebagai Cermin
Sindiran Megawati adalah pengingat keras bahwa demokrasi tidak boleh dikomodifikasi. GetNews memandang bahwa penggunaan alasan biaya untuk membatasi hak pilih adalah langkah berisiko tinggi yang dapat merusak legitimasi kepemimpinan nasional di masa depan. Jika benar pemerintah ingin efisiensi, maka yang harus dipangkas adalah kebocoran anggaran dan praktik rente dalam birokrasi—sebagaimana temuan KPK pada program MBG—bukan memangkas hak konstitusional warga negara.
