MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah progresif dalam mempercepat transisi energi dengan menginisiasi pembangunan Super Grid Listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Proyek strategis ini dirancang untuk mengintegrasikan jaringan listrik di tiga provinsi: Bali, NTB, dan NTT, guna menciptakan ketahanan energi regional yang mandiri.
Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati, mengungkapkan bahwa dalam kemitraan ini, NTB dan NTT diproyeksikan sebagai produsen “listrik hijau”, sementara Bali akan menjadi pasar utama dengan kebutuhan energi mencapai 1.000 Megawatt.
Melepas Ketergantungan Batu Bara Kalimantan
Langkah berani ini dipicu oleh ketidakpastian pasokan batu bara dari Kalimantan yang kerap mengganggu operasional pembangkit lokal, seperti PLTU Jeranjang. Saat ini, kontribusi EBT di NTB baru menyentuh angka 25 persen, sementara sisanya masih terbelenggu energi fosil.
”Kita tidak bisa terus bergantung pada pasokan luar yang tidak stabil. Mau tidak mau, kita harus beralih secara gradual ke potensi lokal yang melimpah,” ujar Niken di Mataram, Senin (4/5/2026). Saat ini, infrastruktur EBT NTB terus tumbuh:
- PLTS On-Grid: 21,6 Megawatt.
- Mikrohidro & Minihidro: 18,5 Megawatt.
- Potensi Panas Bumi Hu’u: Estimasi 65 Megawatt (Izin sejak Maret 2025).
Inovasi Pembiayaan: Dana Hibah Inggris hingga Green Sukuk
Menyadari keterbatasan APBD, Pemprov NTB mengeksplorasi skema pembiayaan kreatif. NTB telah mengamankan investment grant dari Pemerintah Inggris untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Bendungan Pandanduri, Lombok Timur.
Selain itu, NTB tengah menginisiasi penerbitan Green Sukuk melalui Bank NTB Syariah. Instrumen obligasi daerah berbasis syariah ini dirancang khusus untuk menghimpun dana publik dan swasta guna mendanai proyek-proyek ramah lingkungan tanpa membebani kas daerah secara langsung.
