Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bergerak dalam tempo tinggi guna mengamankan komitmen belanja modal publik dari pemerintah pusat pasca-kunjungan kerja kepala negara. Usai mendampingi Presiden RI meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat pada Jumat, 10 Juli 2026, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal langsung menggelar diplomasi taktis bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta jajaran menteri teknis kabinet. Langkah penetrasi birokrasi ini diambil guna mengonversi arahan lisan presiden menjadi kepastian alokasi anggaran sektoral.
Lobi intensif yang diinisiasi oleh Miq Iqbal ini memanfaatkan momentum sinyal afirmatif dari presiden yang menyatakan komitmennya untuk memperluas skala intervensi anggaran bagi pembangunan NTB. Otoritas daerah menyadari bahwa tanpa adanya pengawalan regulasi yang ketat di tingkat kementerian, janji-janji politik pembangunan strategis seringkali tertahan di jalur birokrasi pusat. Oleh sebab itu, sinkronisasi program kerja hulu-hilir menjadi instrumen wajib untuk mengunci daftar prioritas daerah.
Lima Proposal Strategis Transisi Infrastruktur NTB
Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, Pemprov NTB menyodorkan lima berkas agenda strategis daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi makro wilayah:
- Keberlanjutan Otomotif Mandalika: Mengamankan kepastian dukungan penyelenggaraan MotoGP serta penguatan ekosistem ekonomi di sekitar sirkuit internasional Mandalika.
- Kedaulatan Air Pesisir Selatan: Mempercepat proyek penyediaan akses air bersih di wilayah pesisir selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang rentan krisis kekeringan.
- Hilirisasi Jaringan Irigasi: Melakukan revitalisasi masif terhadap bendungan, embung, serta perbaikan jaringan irigasi sekunder-tersier guna menopang sektor pertanian.
- Kapitalisasi Energi Terbarukan: Mengembangkan potensi energi bersih lokal guna mempercepat target transisi energi rendah karbon.
- Konektivitas Logistik Jalan Tol: Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan raya penghubung pelabuhan (Port to Port) yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat hingga Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur.
”Sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah kunci utama. Pemerintah Provinsi NTB akan terus mengawal arahan ini agar segera berwujud menjadi program, anggaran, dan pembangunan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat,” urai Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
