PANGGUNG TEATER penegakan hukum nasional kembali menyuguhkan babak yang paling dinanti oleh para penikmat kisruh politik ibu kota: perseteruan terbuka antara Korps Baju Cokelat dan Korps Adhyaksa. Ketegangan horizontal yang melibatkan dua institusi raksasa ini dilaporkan kian meruncing, memicu draf gesekan ego sektoral yang semakin sulit disembunyikan di balik retorika sinergi formalitas di depan kamera warga.
Aksi saling kunci dan intip draf kelemahan administrasi antar-lembaga ini dibedah secara tajam lewat kolom opini utama pekan ini. Publik sosiologis disuguhi analisis mendalam mengenai bagaimana rivalitas klasik ini kembali meletup ke permukaan, mengubah koridor hukum menjadi arena adu kekuatan yang tidak lagi mempedulikan asas kepastian hukum substantif demi gengsi korporasi masing-masing.
Logika rivalitas ini menjadi draf jawaban yang teramat benderang atas rangkaian keanehan prosedural yang melanda berbagai ruang sidang sepanjang pekan. Bagaimana mungkin sistem peradilan bergerak presisi jika dua aktor utamanya sibuk saling jegal? Ketika Jampidsus Kejaksaan Agung bertindak perkasa membongkar arisan 47 nama pemburu nampan pangan dalam korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret Brigjen Lalu Iwan, kepolisian di tingkat bawah justru seperti dibiarkan berjalan ugal-ugalan tanpa draf asistensi yang matang. Akibatnya fatal: Polda Metro Jaya dipukul telak oleh Roy Suryo di sidang praperadilan akibat kecerobohan administratif memakai surat izin penggeledahan kuno peninggalan November 2025.
Lawakan birokrasi ini kian terasa gurih jika dikaitkan dengan ambisi besar Istana. Di saat Presiden Prabowo Subianto sedang didera keresahan mendalam memikirkan draf cara meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia, dua institusi hukum andalannya justru sibuk bertanding “balapan” pengaruh di ruang publik. Kejaksaan sibuk memotong dokumen pembuktian Dokter Tifa hingga tersisa seperempat dari tumpukan 1,5 meter di PN Jaktim, sementara polisi dipusingkan oleh desakan kepungan jaket kuning BEM UI di Mabes Polri yang menuntut evaluasi total terhadap kepemimpinan Trunojoyo pasca-runtuhnya kepercayaan pasar global seperti yang dilaporkan Bloomberg.
Menampilkan kesan saling serang lewat draf berkas perkara mungkin efektif untuk memuaskan ego internal masing-masing korps menjelang rotasi jabatan besar-besaran. Namun, bagi kelas menengah penikmat satire hukum, perseteruan polisi dengan jaksa ini adalah konfirmasi telanjang bahwa penegakan hukum kita sedang mengalami inefisiensi akut. Selama para elite kementerian sekelas Raja Juli Antoni masih bebas dari sanksi meski mengabaikan laporan amplop titipan bupati ke KPK, dan kejaksaan di daerah seperti Kejati NTB sibuk menelaah draf korupsi mobil listrik mewah di tengah pemangkasan Dana Bagi Hasil daerah hingga 69,5 persen, maka ruang pengadilan hanya akan terus dipandang sebagai panggung teater komedi tempat dua instansi seragam saling pamer kuasa, meninggalkan rakyat kecil dalam ketidakpastian hukum yang kian mencekik.
INFORMASI UTAMA
Perseteruan laten antara kepolisian dan kejaksaan mencerminkan rapuhnya draf koordinasi formil dalam penanganan perkara kakap nasional. Esai kritis yang menguliti draf konflik horizontal para penegak hukum ini dapat diakses via laman Tempo.co.
