JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) secara resmi membuka proses seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Masa pendaftaran seleksi ini berlangsung selama enam hari, terhitung mulai tanggal 5 hingga 10 November 2026.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi wajib dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel demi menjaring petugas yang benar-benar kompeten.
Proses seleksi ini dirancang untuk memastikan bahwa calon petugas yang terpilih memiliki kualifikasi tinggi serta memenuhi seluruh persyaratan dalam mendukung optimalisasi pelayanan kepada jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.
Audit Strategis: Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) 1448 H / 2027 M
| Vektor Parameter | Rincian Substantif & Kebijakan Kemenhaj RI |
|---|---|
| Periode Pendaftaran | 5 – 10 November 2026. |
| Tahun Penyelenggaraan Haji | Musim Ibadah Haji 1448 Hijriah / 2027 Masehi. |
| Bidang Layanan Dibuka | 1. Bidang Pelayanan Umum 2. Bidang Pelayanan Kesehatan. |
| Mekanisme Sinergi Daerah | Menggandeng Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi seluruh Indonesia. |
| Prinsip Utama Seleksi | Objektif, transparan, & akuntabel berbasis kompetensi teknis. |
*Sumber: Keterangan Ditjen Bina PHU Kemenhaj (Data Diolah per 6 November 2026)
Mencakup Bidang Layanan Umum dan Kesehatan
Perekrutan Petugas Haji Daerah tahun ini memfokuskan pada dua bidang keahlian utama, yakni Pelayanan Umum dan Pelayanan Kesehatan. Pemisahan formasi ini ditujukan agar pembagian kerja di lapangan dapat berjalan efisien sesuai dengan keahlian teknis masing-masing petugas.
Dirjen Bina PHU Kemenhaj, Puji Raharjo, menggarisbawahi bahwa pemenuhan standar kualifikasi pada dua bidang tersebut merupakan syarat mutlak demi menjamin keamanan, kenyamanan, serta kelancaran seluruh rangkaian ibadah para jemaah haji asal daerah.
Perkuat Kolaborasi Bersama Biro Kesra Setda Provinsi
Guna memperlancar proses administrasi dan seleksi di tingkat daerah, Kemenhaj menjalin koordinasi intensif bersama pemerintah daerah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) pada Sekretariat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia.
Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta memastikan penyebaran informasi perekrutan berjalan merata dan tepat sasaran. Pendaftaran diselenggarakan secara daring melalui portal resmi yang disiapkan Kemenhaj bekerja sama dengan Pemprov setempat.
Foto: ist/GETNEWS.
