Persiapan Dimatangkan Bersama NTT dan DKI Jakarta, Gubernur Miq Iqbal Tegaskan PON XXII/2028 Harus Sukses dan Bermartabat
MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus mematangkan kesiapan teknis dan tata kelola anggaran sebagai tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menyukseskan gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028.
Penyelenggaraan perhelatan olahraga terbaron nasional ini dirancang melalui pembagian peran strategis antardaerah, termasuk pelibatan Provinsi DKI Jakarta guna mendukung penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas arena (venue) berstandar khusus.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), melalui Juru Bicara Pemprov NTB Dr. H. Ahsanul Khalik pada Ahad (8/11/2026), menegaskan bahwa PON XXII/2028 tidak boleh sekadar berorientasi pada kemegahan fisik dan perolehan medali, melainkan wajib menjadi momentum untuk melahirkan prestasi yang jujur, bermartabat, serta menjunjung tinggi sportivitas kebangsaan.
Audit Strategis: Kesiapan Tuan Rumah Bersama & Pembagian Peran PON XXII/2028
| Vektor Parameter | Rincian Substantif & Kebijakan Strategis Pemprov NTB |
|---|---|
| Tuan Rumah Kemitraan | Provinsi NTB dan Provinsi NTT, didukung DKI Jakarta untuk cabang olahraga fasilitas khusus. |
| Perancangan Keuangan & Venue | Rapat koordinasi lintas kementerian (Kemenpora/KONI) & pemetaan klaster lokasi di 10 kabupaten/kota. |
| Kelembagaan Panitia | Sekda NTB Abul Chair diinstruksikan segera memproses pembentukan Panitia Besar (PB) PON 2028. |
| Strategi Pembinaan Atlet | KONI NTB (H. Mohan Roliskana) terapkan pendekatan sport intelligence murni tanpa manipulasi status tuan rumah. |
*Sumber: Keterangan Resmi Pemprov NTB & KONI NTB / ntbprov.go.id (Data Diolah per 9 November 2026)
Pelibatan DKI Jakarta dan Pembentukan Panitia Besar (PB) PON
Gubernur Miq Iqbal memaparkan bahwa optimisme kesuksesan PON harus beriringan dengan perencanaan yang realistis, terutama dalam memenuhi ketersediaan anggaran, infrastruktur pertandingan, dan logistik. Pembagian peran bersama DKI Jakarta ditujukan untuk cabang olahraga spesifik yang membutuhkan spesifikasi sarana berbiaya tinggi, sehingga alokasi pembiayaan menjadi lebih proporsional dan tidak membebani kapasitas fiskal daerah NTB maupun NTT secara berlebihan.
Sebagai langkah konkret penataan organisasi, Gubernur menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, bersama Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera menuntaskan pembentukan Panitia Besar (PB) PON. Badan ini akan memimpin perancangan perencanaan, penganggaran, hingga integrasi pemetaan venue bersama jajaran bupati/wali kota se-NTB.
Kejar Target Prestasi Lewat Pendekatan Sport Intelligence
Di sektor pencapaian medali, Pemprov NTB tetap mematok target peningkatan capaian dari gelaran PON XXI sebelumnya. Meski demikian, kemenangan tersebut wajib diperoleh murni melalui kualitas pembinaan atlet di lapangan, bukan memanfaat keuntungan implisit sebagai tuan rumah.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Umum KONI NTB, H. Mohan Roliskana, mengonfirmasi pihaknya tengah menggodok pemetaan potensi cabor unggulan memanfaatkan analisis sport intelligence.
”Kita ingin menjadi tuan rumah terbaik dengan prestasi yang diperoleh secara jujur, karena kualitas atlet yang bertanding dan semangat juangnya, bukan semata-mata karena kita menjadi tuan rumah,” tegas Mohan.
Editor: Lilisatya Wati
