JAKARTA — Kementerian Hukum Republik Indonesia menegaskan bahwa penyedia jasa penagihan utang (debt collector) tidak memiliki kewenangan untuk menarik kendaraan debitur secara sepihak atau sewenang-wenang di jalan.
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), menyatakan bahwa seluruh proses eksekusi jaminan fidusia harus mengacu pada prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku, serta tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara premanisme.
Wamenkum menjelaskan bahwa sengketa pembiayaan (leasing) atau kesepakatan utang-piutang pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata. Kendati demikian, persoalan tersebut dapat bergeser menjadi tindak pidana murni apabila pihak ketiga atau debt collector menggunakan tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, pemaksaan, maupun perampasan di ruang publik.
”Masalah pembiayaan itu keperdataan, tetapi kalau penagihan dilakukan dengan cara-cara paksa, kekerasan, atau melawan hukum, itu sudah masuk ranah pidana,” tegas Eddy Hiariej dikutip dari Antaranews.com.
Pemerintah mengingatkan bahwa eksekusi jaminan fidusia wajib memiliki sertifikat fidusia yang terdaftar dan eksekusinya harus melalui penetapan atau pengawalan aparat hukum yang sah. Tindakan penarikan paksa tanpa penetapan pengadilan dapat dijerat dengan pasal perampasan (Pasal 368 KUHP) atau tindak pidana pemaksaan dengan kekerasan (Pasal 335 KUHP).
Foto: ilustrasi (GETNEWS.)
