JAKARTA — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal), menegaskan bahwa keterbukaan informasi di era pemerintahan modern bukan lagi sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi budaya birokrasi yang mengakar di seluruh perangkat daerah NTB.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat memaparkan capaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik NTB yang berhasil menyentuh nilai sempurna 100 dalam ajang Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
”Kepercayaan publik itu muncul dari informasi yang kredibel. Yang butuh terbuka itu kita, karena kita butuh dukungan publik,” tegas Gubernur Iqbal.
Audit Strategis: Capaian Keterbukaan Informasi Publik Pemprov NTB 2026
| Vektor Parameter | Rincian Substantif & Inovasi Transparansi Pemprov NTB |
|---|---|
| Skor SAQ Keterbukaan | Mencapai skor maksimal 100 Sempurna pada Uji Publik Monev KIP 2026. |
| Lokasi & Waktu Uji Publik | Jakarta, Rabu (11 November 2026). |
| Transformasi Penyajian Data | Penyediaan dashboard data matang, infografis interaktif, & analisis via ekosistem NTB Satu Data. |
| Kanal Partisipasi Publik | Pelaporan infrastruktur via Tim Reaksi Cepat (TRC) & penguatan Program Desa Berdaya. |
*Sumber: Pemprov NTB / ntbprov.go.id (Data Diolah per 11 November 2026)
Inovasi NTB Satu Data: Sajikan Data Matang dan Analisis
Guna mempermudah masyarakat dari berbagai kalangan dalam mengakses informasi publik, Pemprov NTB menghentikan pola lama penyajian data mentah yang kaku. Melalui ekosistem NTB Satu Data, pemerintah menyajikan dashboard informasi terpadu yang menampilkan data matang dalam bentuk infografis komunikatif serta analisis indikator pembangunan.
Inovasi digital ini memungkinkan publik melihat secara langsung realisasi anggaran, perkembangan proyek strategis daerah, hingga data sektoral secara transparan dan akuntabel tanpa hambatan sekat birokrasi.
Tingkatkan Partisipasi Warga Lewat TRC dan Desa Berdaya
Gubernur Iqbal menggarisbawahi bahwa tingginya nilai transparansi harus berdampak langsung pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah. Partisipasi publik ini diwadahi secara konkrit melalui berbagai saluran respon cepat.
Salah satunya adalah keterlibatan warga dalam pelaporan kerusakan infrastruktur secara real-time melalui Tim Reaksi Cepat (TRC), serta keterbukaan informasi perencanaan di tingkat tapak lewat Program Desa Berdaya. Menurutnya, kepercayaan publik tidak bisa diimbau secara verbal, melainkan harus dibuktikan lewat kinerja nyata yang transparan.
Editor: Lilisatya Wati
