JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada Rabu (11/11/2026). Kepastian kabar mengejutkan ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
Budi Arie membenarkan bahwa penyampaian dokumen fisik pengunduran diri tersebut telah diserahkan secara langsung oleh Gibran saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
”[Gibran mundur] betul,” tegas Budi Arie saat dikonfirmasi media mengenai kepastian kabar pengunduran diri sang Wakil Presiden.
Audit Strategis: Konfirmasi Pengunduran Diri Wapres Gibran Rakabuming Raka
| Vektor Parameter | Rincian Substantif & Keterangan Resmi Projo |
|---|---|
| Subjek Keputusan Politik | Wakil Presiden RI (Gibran Rakabuming Raka). |
| Waktu Pengunduran Diri | Rabu, 11 November 2026. |
| Narasumber Konfirmasi Utama | Ketua Umum DPP Projo (Budi Arie Setiadi). |
| Lokasi Penyerahan Surat | Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. |
| Status Keterangan Resmi | Dikonfirmasi valid via rilis pemberitaan kumparan.com. |
*Sumber: Keterangan Resmi Ketum Projo Budi Arie Setiadi / Kumparan.com (Data Diolah per 11 November 2026)
Penyerahan Surat Kepada Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma
Proses pengajuan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming dilakukan secara tertutup di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Tempat penyerahan tersebut dipilih bertepatan dengan agenda penerbangan dan penugasan resmi Presiden Prabowo Subianto.
Budi Arie mengonfirmasi bahwa penyerahan dokumen tertulis pengunduran diri tersebut berlangsung secara langsung saat perjumpaan singkat kedua pimpinan negara di area pangkalan udara tentara nasional tersebut.
”[Diserahkan di Halim] betul,” tandas Budi Arie singkat mengiyakan kronologi lokasi penyerahan surat keputusan penting tersebut.
Perubahan Konstelasi Politik dan Implikasi Mekanisme Konstitusi
Langkah pengunduran diri Gibran terjadi di tengah eskalasi dinamika politik parlemen yang sempat menyoroti pembuktian dokumen administratif pendidikan serta dinamika pembahasan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Dengan resminya penyerahan pengunduran diri ini, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden RI dipastikan akan bergulir sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Presiden akan mengusulkan calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diproses melalui sidang paripurna tata negara.
Foto: BPMI Setpres
