Terapkan Asas Lex Stricta, Panja Komisi III DPR Pertegas Korupsi sebagai Fokus RUU Perampasan Aset
JAKARTA — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati penyesuaian judul guna mempertegas ruang lingkup pengaturan undang-undang tersebut. Kesepakatan ini menempatkan tindak pidana korupsi sebagai fokus utama, disertai tindak pidana lainnya yang memiliki batasan hukum secara jelas.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa penegasan fokus tersebut diperlukan untuk menghindari penggunaan frasa yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan multitafsir di lapangan. Salah satunya adalah penghapusan frasa “ekonomi” yang dinilai dapat membuka cakupan pengaturan terlalu lebar.
”Judul undang-undang yang kami sudah sepakat dengan pemerintah adalah Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya. Konsentrasi kita, penekanan kita kepada korupsi, dan kita tidak menggunakan frasa ekonomi karena frasa itu akan menjadi luas sekali, harus strict,” ujar Soedeson saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Audit Strategis: Arah & Batasan Norma RUU Perampasan Aset DPR RI
| Vektor Parameter | Rincian Substantif & Kesepakatan Panja Komisi III |
|---|---|
| Penyesuaian Judul RUU | Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. |
| Fokus Delik Utama | Tindak pidana korupsi serta tindak pidana lainnya dengan batasan limitatif (menghapus frasa “ekonomi”). |
| Asas Hukum Pegangan | Asas lex stricta (perumusan norma secara ketat, tegas, dan tidak multitafsir). |
| Narasumber RDPU | Akademisi Unikom Wim Tohari Daniealdi, DPP ARUN Yudi Rujali Muslim, & Peserta Maganghub Badan Keahlian DPR RI. |
*Sumber: Parlementaria Komisi III DPR RI / dpr.go.id (Data Diolah per 12 November 2026)
Kedepankan Asas Lex Stricta dan Kepastian Hukum
Menurut Soedeson Tandra, pembatasan ruang lingkup pengaturan tersebut selaras dengan prinsip kepastian hukum melalui penerapan asas lex stricta. Dengan berpegang pada asas ini, setiap rumusan norma terkait perampasan aset harus disusun secara tegas, limitatif, dan tidak membuka ruang interpretasi karet dalam praktik penegakan hukum.
Pembatasan objek perampasan aset secara terukur diharapkan membuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan efektif tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
Serap Partisipasi Bermakna Masyarakat dalam Pembahasan DIM
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut, Komisi III DPR RI menghadirkan akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim, serta peserta Pemagangan Nasional (Maganghub) Badan Keahlian DPR RI.
Soedeson menambahkan bahwa penyerapan pandangan dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat, dan Badan Keahlian DPR RI menjadi bagian vital dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset, sebagai wujud pelaksanaan partisipasi bermakna (meaningful participation).
Foto: Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra (dpr.dri.go.id/GETNEWS.)
