
Gubernur Iqbal Pastikan RAPBD NTB 2027 Rp6,06 Triliun Fokus ke Sektor Produktif
MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh berhenti sekadar sebagai dokumen perencanaan atau rutinitas birokrasi tahunan. Anggaran daerah dituntut menjadi instrumen pembangunan yang mampu menggerakkan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan memperluas pemerataan kesejahteraan warga.
Penegasan tersebut disampaikan Iqbal saat membacakan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan APBD (RAPBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram, Selasa (17/11/2026).
Dalam struktur RAPBD 2027 tersebut, postur belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,06 triliun. Alokasi anggaran ini dikunci pada empat pilar prioritas utama, yakni:
- Sektor Produktif dan Layanan Dasar: Peningkatan kualitas pelayanan publik esensial serta stimulus sektor ekonomi riil.
- Infrastruktur dan Ekonomi Masyarakat: Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas dan penguatan daya beli warga.
- Pengentasan Kemiskinan Terarah: Akselerasi pengurangan kemiskinan melalui intervensi Program Desa Berdaya yang menyasar 106 desa.
- Kesiapan Tuan Rumah PON 2028: Alokasi pendanaan tahap awal guna mematangkan persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan kritis dan masukan strategis dari fraksi-fraksi di parlemen daerah untuk menjamin tata kelola keuangan daerah berjalan disiplin, transparan, dan tepat sasaran.
| Indikator Fiskal | Postur & Alokasi RAPBD 2027 | Implikasi Pembangunan NTB |
|---|---|---|
| Belanja Daerah & Sektor Riil | Total belanja Rp6,06 triliun diprioritaskan pada sektor produktif, infrastruktur, dan pelayanan dasar. | Menggeser orientasi anggaran dari belanja rutin birokrasi menuju belanja modal pemicu pertumbuhan ekonomi. |
| Pengentasan Kemiskinan | Intervensi terfokus melalui Program Desa Berdaya di 106 desa sasaran. | Mempercepat penurunan angka kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi lokal yang terukur. |
| Persiapan PON XXII/2028 | Penguncian pendanaan awal persiapan tuan rumah olahraga nasional. | Menjamin kesiapan infrastruktur dan revitalisasi venue lebih awal tanpa membebani tahun anggaran 2028. |