JAKARTA — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meraih penghargaan Terbaik II kategori Pemerintah Provinsi dalam ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Trofi penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.S., kepada Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal. Pencapaian nasional ini diraih berkat implementasi inovasi tata kelola “NTB Satu Data” yang dinilai efektif mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Bumi Gora.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (Miq Iqbal) menegaskan bahwa pengakuan dari Bappenas tersebut merupakan validasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Melalui ekosistem data yang terintegrasi, seluruh tahapan perencanaan, pengambilan keputusan strategis, hingga evaluasi program kerja perangkat daerah diwajibkan bertumpu pada basis data tunggal yang akurat.
Menurut Miq Iqbal, kualitas pembangunan daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya postur anggaran belanja, melainkan dari ketepatan pemerintah memetakan akar persoalan warga serta mengeksekusi intervensi program secara presisi.
| Indikator Evaluasi | Capaian Pemprov NTB (Nov 2026) | Implikasi Tata Kelola & Fiskal |
|---|---|---|
| Rekognisi Bappenas | Meraih Terbaik II Kategori Pemerintah Provinsi pada Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 di Jakarta. | Memperkuat kredibilitas perencanaan pembangunan NTB di tingkat nasional serta daya tawar transfer fiskal pusat. |
| Instrumen Inovasi | Transformasi integrasi basis data tunggal daerah melalui platform ekosistem NTB Satu Data. | Menghilangkan duplikasi data antar-OPD dan mempercepat sinkronisasi indikator SDGs lintas sektor. |
| Kebijakan Berbasis Bukti | Penerapan wajib evidence-based policy dalam seluruh siklus perencanaan hingga evaluasi anggaran. | Memastikan alokasi belanja daerah (seperti pengentasan kemiskinan) tepat sasaran dan terukur dampaknya. |
