
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang Setelah 18 Tahun
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU). Pengesahan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Berdasarkan laporan Parlemen Tv, jalannya rapat diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan panitia kerja (panja) oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman. Dalam laporannya, Habiburokhman menekankan urgensi pengesahan regulasi tersebut mengingat proses pembahasannya di parlemen telah berlangsung selama 18 tahun tanpa kepastian penyelesaian.
Selama masa pembahasan, Komisi III tercatat telah menggelar sebanyak 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat guna menyerap aspirasi publik.
Usai mendengarkan laporan panja, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir di ruang sidang paripurna sebelum mengetuk palu pengesahan.
”Seperti yang telah disampaikan Ketua Komisi III bahwa RUU ini sudah 18 tahun di DPR dan sekarang alhamdulillah hari ini kita putuskan dan sahkan ini menjadi UU,” ujar Puan di hadapan peserta sidang paripurna.
Seluruh anggota dewan secara serentak menyatakan persetujuannya atas pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut. Setelah pengetukan palu pengesahan, pimpinan sidang melanjutkan agenda dengan meminta penyampaian pandangan akhir dari pihak pemerintah terkait pemberlakuan regulasi baru tersebut.
Foto: SS Parlemen TV