JAKARTA, getnews – Penanganan bencana di Sumatera Barat (Sumbar) kini memasuki babak krusial: pendataan kerusakan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, memberikan warning sekaligus dorongan kepada pemerintah daerah di Sumbar untuk segera menyelesaikan pendataan dampak bencana hidrometeorologi, mengingat masa tanggap darurat akan berakhir pada 8 Desember 2025.
Menurut Alex, kecepatan pendataan ini adalah kunci untuk membuka keran bantuan penuh dari pemerintah pusat.
Pusat Sudah Kirim 4 Pesawat, Daerah Wajib Tangkap Sinyal
Alex menegaskan, pemerintah pusat tidak akan lepas tangan. Komitmen Presiden Prabowo sudah terlihat nyata, bahkan di tengah ruang fiskal daerah yang sempit akibat kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, tak membiarkan daerah sendirian menghadapi bencana. Indikatornya, langsung mengirimkan bantuan dengan 4 pesawat itu plus 2 unit helikopter. Sekarang, tinggal daerah meresponnya seperti apa,” jelas Alex.
Sinyal kepedulian ini harus direspons cepat oleh kepala daerah di tujuh kabupaten/kota terdampak, termasuk Padang Pariaman yang menjadi wilayah paling parah.
Pendataan Harus Tuntas: Jaminan Bibit Bantuan dari Kementan
Hingga 28 Oktober 2025, data BNPB mencatat tragedi tersebut telah menyebabkan 69.293 orang mengungsi dan 23 orang meninggal dunia. Di tengah kesibukan evakuasi, pendataan kerusakan tetap menjadi bottleneck yang harus segera diselesaikan.
URGENT! : KRITIS! Stok Obat Cuci Darah Aceh Tengah Hanya Sampai 3 Desember, Bupati Desak Pasokan Dipercepat
Alex menjelaskan, data yang lengkap bukan hanya soal angka, tapi soal kejelasan kebutuhan. Komisi IV DPR RI, yang bermitra dengan Kementan, KKP, Bulog, dan Bapanas, telah berkoordinasi untuk menjamin bantuan pasca-bencana.
“Komunikasi kami dengan Dirjen Holtikultura Kementrian Pertanian, telah didapatkan komitmen kesediaan memberikan bantuan bibit untuk petani kita yang terdampak. Agar bibit yang akan diberikan itu sesuai kebutuhan, tentunya membutuhkan data dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Alex berharap assessment kerusakan dapat segera dirampungkan seiring dengan upaya pertolongan yang terus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat di Sumbar (TNI/Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, dan Ormas).
Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa jika kerusakan didata dengan lengkap, kementerian dan lembaga di pemerintah pusat akan saling berkontribusi menyelesaikan dampak bencana. (Emha/aha)
dpr.go.id
