JAKARTA, getnews – Kondisi di Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang terisolasi akibat bencana banjir bandang dikabarkan telah memasuki kategori darurat kemanusiaan ekstrem. Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, mendesak pemerintah pusat segera mengerahkan bantuan darurat berskala besar.
Desakan ini muncul setelah Irmawan menerima laporan mengejutkan: korban di wilayah terisolasi bertahan hidup dengan memakan bahan mentah dan mulai terjadi kerawanan sosial.
Baca juga: 7 KRI, Hercules, dan 8 Jembatan Bailey Siap! Operasi Terpadu TNI-Polri Buka Paksa Akses Sumatra
Darurat Kemanusiaan: Warga Kelaparan dan Memakan Pisang Mentah
Irmawan mengungkapkan, banyak daerah telah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa pasokan makanan, membuat stok pangan habis.
“Ada masyarakat yang bertahan hidup hanya dengan memakan pisang mentah. Stok pangan habis, bantuan belum masuk, dan warga kelaparan. Di beberapa tempat bahkan mulai terjadi penjarahan,” ujar Irmawan, menegaskan ancaman korban susulan akibat kelaparan dan penyakit.
Ia menyoroti bahwa tanpa intervensi cepat, korban berikutnya bukan hanya karena banjir, tetapi juga kelaparan dan kerentanan sosial lainnya.
Jalur Utama Lenyap: Desak Penetapan Status Bencana Nasional
Irmawan juga melaporkan kerusakan infrastruktur yang mencapai tingkat penghancuran total, yang ia sebut sebagai “tsunami darat”.
“Banyak badan jalan hilang sama sekali. Kalau ada lima jembatan, lima-limanya hilang. Kalau ada sepuluh, semuanya hanyut,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Dengan kondisi ini, bantuan hanya dapat dikirim menggunakan helikopter, namun armada udara yang tersedia dinilai tidak memadai untuk menjangkau ratusan ribu pengungsi.
Irmawan menilai, skala kerusakan dan dampak sosial yang ditimbulkan telah memenuhi unsur penetapan Bencana Nasional.
“Penetapan Bencana Nasional sangat penting agar penanganan dapat dilakukan secara total oleh pemerintah pusat,” ujarnya, menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah mengaku tidak mampu menangani bencana secara mandiri.
Kritik Keras: Bantuan Malaysia Tiba Lebih Dulu
DPR RI juga menyoroti lambatnya intervensi cepat dari pemerintah pusat dibandingkan bantuan asing.
“Bantuan dari Malaysia justru sudah tiba lebih dulu di beberapa titik. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah pusat memiliki kapasitas menangani bencana besar seperti ini,” kata Irmawan.
Irmawan menutup dengan desakan agar pemerintah memprioritaskan wilayah yang masih lumpuh total komunikasinya, seperti Bireuen dan Aceh Tamiang, yang benar-benar membutuhkan prioritas utama.
dpr.go.id
