JAKARTA, getnews – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membebaskan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani korban bencana di Aceh dan Sumatra mendapat sambutan baik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk empati yang tepat dari negara.
“Pembebasan hutang ini masih belum cukup, dan meminta agar petani dan korban bencana diberikan bantuan saprodi (sarana produksi) pertanian untuk membantu mereka memulai aktivitasnya kembali,” kata Firman, Selasa (9/12/2025).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga meminta perhatian pemerintah terhadap pembangunan perumahan yang layak bagi korban bencana.
Baca juga: Beban Petani Diangkat! Presiden Prabowo Hapus Utang KUR Korban Bencana Aceh
Jaminan Presiden: Utang KUR Dihapus Karena Force Majeure
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto di Aceh menegaskan bahwa petani tidak perlu cemas atas kerusakan yang dialami. Kepala Negara memastikan bahwa bencana kali ini termasuk kategori keadaan memaksa (force majeure), sehingga utang KUR akan mendapat kebijakan penghapusan atau relaksasi.
“Petani nggak usah khawatir karena ini bukan kelalaian, tapi force majeure,” terang Presiden.
Prabowo juga menjanjikan rehabilitasi menyeluruh:
- Rehabilitasi Lahan: Sawah dan irigasi yang rusak akan diperbaiki.
- Bantuan Pangan: Selama perbaikan, pangan akan terus dikirim karena cadangan negara masih cukup banyak.
KSAD Pimpin Satgas Percepatan Infrastruktur
Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pertanian dan akses logistik, Presiden menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur.
Penunjukan ini bertujuan memanfaatkan pasukan Zeni (pasukan konstruksi) milik TNI AD untuk bekerja bahu-membahu dengan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah menghadapi kesulitan rakyat, terutama pada masa-masa awal jabatannya. Dengan jaminan rehabilitasi sawah, penghapusan utang, dan pengerahan penuh unsur pemerintah, pemulihan ekonomi masyarakat Aceh menjadi prioritas utama.
dpr.go.id
