YOGYAKARTA, getnews – Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa akar masalah pembangunan dan korupsi terletak pada kelemahan data dasar negara. Ia menuntut pembenahan data yang komprehensif sebagai fondasi utama untuk seluruh kebijakan, termasuk penanganan bencana.
Hal ini disampaikan Rieke usai mengikuti Seminar Perempuan Antikorupsi dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
“Salah satu perjuangan penting dan mendasar adalah membenahi data dasar negara, termasuk data dasar untuk rekonstruksi dan rehabilitasi bencana alam yang saat ini terjadi,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Data Konsesi “Kira-Kira” Jadi Celah Korupsi
Rieke menjelaskan, data dasar negara yang ideal harus mengintegrasikan data geospasial dengan data sosial-ekonomi, dan menjadi acuan mulai dari perencanaan hingga pengendalian kebijakan. Namun, saat ini, data yang ada tidak menggambarkan kondisi nyata rakyat di desa dan kelurahan.
Ia menyoroti bahwa ketidakjelasan data menjadi celah empuk bagi korupsi.
“Bicara soal konsesi lahan saja, semuanya kira-kira. Ada berapa lahan yang diberikan? Semua tidak jelas. Kalau mau memberantas korupsi, perbaiki dulu data dasar negara,” ungkapnya.
Rieke pun berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian lebih terhadap persoalan pembenahan data nasional ini.
Kritik Kinerja BPS: Bantuan Bencana Terhambat Titik Koordinat
Rieke mengkritik Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang berwenang mengelola data, namun dinilai belum mampu mengintegrasikan data geospasial dengan data numerik dan sosial ekonomi secara menyeluruh.
Buktinya, kata Rieke, penanganan bencana menunjukkan kegagalan data dasar ini.
“Kalau memang data BPS itu sudah kukuh, buktinya sekarang mau menyalurkan bantuan bencana saja tidak tahu titik koordinatnya,” ujar Rieke.
Ia menyebut, berdasarkan koordinasi dengan tim lapangan, penyaluran bantuan terhambat karena tidak adanya sistem data yang terhubung dengan peta geospasial. Data seolah hanya muncul saat sensus atau jelang pemilu.
Rieke menegaskan, pembenahan data dasar adalah kunci untuk membangun struktur sosial baru yang lebih adil dan transparan.
dpr.go.id
