MATARAM, getnews – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Pemprov NTB akan memfokuskan sistem pengawasan anggaran yang kuat dengan menerapkan manajemen risiko (MR) sejak tahap awal perencanaan. Kebijakan ini dinilai krusial seiring dengan semakin besarnya alokasi anggaran dan program strategis dari pemerintah pusat.
“Risiko harus dihitung dari awal agar program bisa dimitigasi dan berjalan tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat manfaat,” tegas Iqbal saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) sekaligus peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Mataram, Kamis (11/12/2025).
Perubahan Pola Kebijakan Nasional dan Program Triliunan
Gubernur Iqbal menyoroti bahwa peran pemerintah daerah kini lebih berorientasi pada eksekusi program pusat, berbeda dengan sebelumnya yang didominasi inisiasi daerah. Ia menekankan bahwa besarnya anggaran yang mengalir ke daerah wajib diimbangi dengan analisis risiko yang kuat.
Iqbal mencontohkan beberapa program strategis pusat yang akan digulirkan di NTB dengan nilai fantastis:
- Program Makan Bergizi (MBG): Lebih dari Rp 5,7 triliun.
- Lima Proyek Ketahanan Pangan Nasional 2026: Senilai Rp 2,1 triliun.
- Program lain: Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Kampung Nelayan Merah Putih (hampir Rp 300 miliar).
Inspektorat Sebagai Garantor Kinerja OPD
Iqbal juga menekankan pentingnya peran Inspektorat sebagai pengawas internal sekaligus garantor bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan adanya garansi dari Inspektorat, OPD diharapkan dapat bekerja dengan tenang dan terukur.
“Kalau sudah digaransi inspektorat, maka inspektorat pula yang harus menjelaskan jika ada masalah. Ini membuat OPD bisa bekerja dengan tenang dan terukur,” katanya.
Capaian Inspektorat NTB: APIP Level 3 Bertahan
Inspektur NTB, Budi Herman, SH., MH., melaporkan capaian positif kinerja Inspektorat sepanjang tahun 2025:
- Realisasi audit mencapai 89,74 persen.
- Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan rata-rata 78,57 persen.
- NTB berhasil mempertahankan Kapabilitas APIP di Level 3.
Budi Herman menegaskan bahwa, ke depan, Inspektorat akan memperkuat kompetensi auditor dan menerapkan pengawasan berbasis risiko secara menyeluruh demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di NTB.
