Presiden Pastikan Penanganan Lapangan Berlangsung Humanis, Mengaudit Kesiapan TNI-Polri dan BNPB Setelah Sebelumnya Dikritik Lamban Merespons.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan respons cepat dengan langsung terbang menuju wilayah terdampak bencana di Sumatera, segera setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Pakistan dan Federasi Rusia. Pesawat Garuda Indonesia-1 mendarat di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat pagi (12/12/2025).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut langsung dari rapat terbatas (Ratas) penanganan bencana pada Minggu (07/12/2025) lalu, di mana Presiden menekankan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi. Kunjungan mendadak ini juga dapat diartikan sebagai upaya audit lapangan untuk memastikan penanganan berjalan efektif, menyusul kritik publik yang menyoroti lambannya respons di awal kejadian.
Tinjauan Langsung: Audit Kesiapan Lapangan
Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau sejumlah titik terdampak untuk memastikan bahwa instruksinya mengenai prioritas keselamatan rakyat telah dijalankan.
- Fokus Tinjauan: Pengecekan posko pengungsian, pendistribusian logistik, layanan kesehatan, serta kesiapan unsur TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah.
- Tujuan Utama: Memastikan seluruh proses penanganan berlangsung efektif dan humanis, meliputi kebutuhan pangan, layanan kesehatan, hingga percepatan perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, tanggul, dan jaringan komunikasi.
Penegasan Prioritas: Keselamatan Rakyat Nomor Satu
Peninjauan ini menegaskan kembali penekanan Presiden dalam Ratas sebelumnya:
Arahan Ratas (07/12/2025): Presiden menekankan bahwa kebutuhan pokok masyarakat terdampak harus dipastikan tiba tepat waktu.
Kunjungan ini krusial untuk meredam kritik bahwa pemerintah cenderung gagap merespons dan enggan menetapkan status darurat bencana nasional di tengah bukti visual kehancuran.
Menjaga Citra Pemerintahan
Langkah cepat Presiden Prabowo usai lawatan luar negeri ini menunjukkan bahwa isu bencana di Sumatera telah naik menjadi isu politik nasional yang sensitif, yang berpotensi memengaruhi citra pemerintahan di mata rakyat.
Peninjauan lapangan ini adalah ujian nyata: Apakah instruksi dari Jakarta diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang humanis di daerah, ataukah hanya sekadar gimmick politik untuk meredam kritik? Seluruh rakyat, termasuk NTB yang telah mengirim bantuan kemanusiaan, akan menunggu hasil nyata dari janji percepatan perbaikan infrastruktur dan penanganan yang humanis.
BPMI Setpres
