Menteri Kebudayaan Fadli Zon secara resmi meluncurkan buku Sejarah Indonesia versi terbaru. Langkah ini diklaim sebagai upaya pembaruan narasi sejarah agar lebih utuh, kontekstual, dan relevan dengan hasil riset terkini. Meskipun pemerintah menekankan bahwa tujuan pembaruan adalah memperkaya dan melengkapi pemahaman, inisiatif ini memunculkan pertanyaan kritis: sejauh mana narasi baru ini bebas dari kepentingan politik yang ada?
1. Sejarah yang Dinamis: Antara Kajian Baru dan Relevansi Gen Z
Pemerintah berargumen bahwa sejarah tidak statis dan harus berkembang seiring ditemukannya data dan kajian baru, serta disesuaikan dengan kebutuhan generasi muda.
- Tujuan Akademis: Pembaruan ini bertujuan agar materi yang disajikan tetap akurat dan merepresentasikan perjalanan bangsa secara seimbang dari berbagai sudut pandang. getnews menilai, secara akademis, langkah ini dibutuhkan untuk mengoreksi bias dan mengisi kekosongan narasi lama.
- Strategi Literasi: Peluncuran buku ini juga merupakan bagian dari strategi penguatan literasi sejarah di tengah masyarakat, bertujuan menjadikan buku ini referensi utama yang menarik dan mudah dipahami.
2. Tantangan Objektivitas dan Risiko Kontestasi Politik
Meskipun disusun oleh tim sejarawan dan akademisi, setiap penulisan sejarah nasional selalu berhadapan dengan isu subjektivitas dan kepentingan kekuasaan.
- Fokus pada Kritis: Fadli Zon menyatakan sejarah yang baik harus mampu mendorong masyarakat untuk berpikir kritis terhadap masa lalu. Tantangannya adalah, apakah narasi baru ini berani menyajikan peristiwa yang sensitif secara kritis, atau justru memperkuat status quo politik tertentu?
- Transparansi Penyusunan: Pemerintah menekankan proses penyusunan dilakukan melalui kajian mendalam, diskusi panjang, dan penelaahan sumber kredibel. Keterbukaan ruang dialog dan masukan dari berbagai pihak menjadi kunci untuk menjaga integritas dan akuntabilitas narasi sejarah ini.
Kesimpulan INDONESIA INSIGHTS
Langkah Kementerian Kebudayaan adalah upaya berani untuk memperbaharui memori kolektif bangsa. Namun, bagi audiens getnews yang kritis, narasi sejarah baru harus diuji dengan dua prinsip: Objektivitas (apakah semua fakta diakomodasi tanpa diabaikan) dan Inklusivitas (apakah penulisan berhasil merepresentasikan perjalanan bangsa secara seimbang). Kegagalan dalam menjamin dua prinsip ini akan menjadikan buku baru ini sebagai alat politik, bukan sebagai referensi akademis.
