GETNEWS. – Peluncuran Gerakan Desa Berdaya di Kebon Ayu menjadi momentum penting bagi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi paling efektif bermula dari unit terkecil: Desa. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa peran provinsi kini telah bergeser menjadi “orkestrator,” memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat, anggaran kabupaten, dan kebutuhan riil masyarakat desa.
Analisis Sektoral: Keunggulan Desa atas Kota
Data BPS menunjukkan tren yang menarik: kemiskinan perkotaan justru meningkat di saat kemiskinan perdesaan turun. Analisis INDONESIA INSIGHTS melihat hal ini dipicu oleh tiga faktor utama:
- Stabilisasi Harga Pertanian: Penetapan HPP yang lebih tinggi memberikan jaminan pendapatan bagi petani di tengah fluktuasi pasar.
- Kedaulatan Pupuk: Perbaikan distribusi pupuk bersubsidi memangkas biaya input pertanian, yang tercermin pada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga angka 128.
- Validasi Data Lapangan: Desa Berdaya memprioritaskan verifikasi faktual terhadap data BPS. Langkah ini krusial untuk memastikan intervensi sosial tepat sasaran dan menghindari “kebocoran” bantuan pada kelompok yang tidak berhak.
Target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2029 adalah visi yang ambisius namun realistis, asalkan komitmen anggaran Rp1 miliar per desa dari pemerintah kabupaten seperti yang dilakukan Lombok Barat dapat direplikasi secara konsisten di seluruh wilayah NTB.
