Analisis Kebijakan: Dekonstruksi Doktrin ‘Gerak Cepat’ dan Visi Kedaulatan Pangan NTB Makmur Mendunia
GETNEWS. – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Praya menjadi titik balik krusial bagi kepemimpinan Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal. Mengusung tema “Gerak Cepat NTB Hebat”, pemerintah provinsi mencoba melakukan dekonstruksi terhadap birokrasi yang lambat menuju model kerja yang berbasis pada dampak nyata (impact-driven policy). Fokus utamanya jelas: menuntaskan Triple Agenda (Kemiskinan, Pangan, Pariwisata) sebagai fondasi menuju status Makmur Mendunia.
Baca juga: HUT ke-67 NTB: “Gerak Cepat NTB Hebat” Menuju Visi Makmur Mendunia
1. Revolusi Agraria: Membedah Angka Produksi 2 Juta Ton
Poin paling krusial dalam ulasan ini adalah keberhasilan NTB meningkatkan produksi padi secara radikal. Dari angka 1,45 juta ton pada 2024, NTB diproyeksikan menutup tahun 2025 dengan hasil lebih dari 2 juta ton.
- Optimalisasi Lahan (OPLAH): Keberhasilan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari optimalisasi lahan seluas 10.700 hektare yang meningkatkan indeks pertanaman dari sekali setahun menjadi dua hingga tiga kali.
- Kesejahteraan Riil (NTP): Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 123 ke 128 dalam satu tahun terakhir membuktikan bahwa peningkatan produksi dibarengi dengan proteksi harga di tingkat produsen, memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh tengkulak.
2. Geostrategi Konektivitas: Memutus Isolasi Menuju Gerbang Pasifik
Kedaulatan ekonomi mustahil tercapai tanpa aksesibilitas. Strategi konektivitas 2025–2026 menunjukkan ambisi NTB untuk tidak lagi bergantung pada hub domestik:
- Ekspansi Penerbangan: Penambahan rute baru ke Labuan Bajo, Banyuwangi, hingga Malang di 2025 akan disusul dengan pembukaan rute internasional langsung ke Perth, Darwin, dan Bangkok pada 2026.
- Integrasi Port-to-Port: Studi kelayakan jalan bebas hambatan Lembar–Kayangan yang tuntas di 2025 bertujuan memangkas biaya logistik antar-pulau secara signifikan, memperkuat posisi NTB dalam jalur perdagangan nasional.
3. Infrastruktur Sosial: Pemerataan Akses Kesehatan
Kesehatan masyarakat Pulau Sumbawa kini tidak lagi dianaktirikan. Dengan kenaikan status RSUD Manambai Sumbawa menjadi Tipe B, pemerintah berhasil melakukan desentralisasi layanan rujukan. Ini adalah langkah fundamental untuk memastikan bahwa jargon “Makmur Mendunia” dirasakan oleh warga di seluruh penjuru provinsi, bukan hanya di pusat ibu kota.
Kesimpulan Strategis
HUT ke-67 ini menjadi ajang pembuktian bahwa NTB mampu keluar dari stagnansi melalui tata kelola yang inovatif. Dengan capaian prestasi seperti TPAKD Awards dan SPM Awards, pemerintah telah membangun kepercayaan pasar dan publik. Namun, tantangan sesungguhnya adalah menjaga konsistensi “Gerak Cepat” ini agar penurunan kemiskinan dari 11,91% ke 11,78% terus berlanjut hingga mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2029.
